Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Menurutnya, pihaknya menampung masukan dari tripartite nasional. Kelonggarannya diberikan
hanya sampai tibanya hari raya, itu pun didasarkan atas pembicaraan bipartite antara pengusaha
dan pekerja dengan semangat kekeluargaan dan menyampaikan kondisi laporan keuangan
internal perusahaan.

Kesepakatan dibuat secara tertulis dengan syarat THR paling lambat dibayar sebelum hari raya
keagamaan tahun 2021 berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang
transparan."Laporan keuangan yang menyatakan tidak mampu selama 2 tahun terakhir," kata
Ida.

Denda 5 Persen Kemenaker juga menyiapkan skema denda dan sanksi bagi perusahaan yang
terlambat membayar THR 2021. Denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar
sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran.

Sementara sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.Diantaranya berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha,
penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Ida menegaskan pengenaan denda maupun sanksi tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk tetap membayar THR keagamaan pada pekerja /buruh.Karena, THR merupakan
pendapatan non upah yang wajib dibayar oleh pengusaha kepada pekerja /buruh.
"Diperlukan komitmen bagi para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu
kepada para pekerja dan buruh," kata Ida.

Tidak Dicicil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta Menaker
bersikap tegas dalam penegakan SE tersebut.

"Isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak
Covid-19. Di mana nilai THR dan sistem pembayarannya harus dirundingkan secara bipartit
dengan serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di perusahaan tidak ada serikat
pekerja," kata Said Iqbal, Senin kemarin.

"Dalam perundingan itu, perusahaan yang terdampak Covid-19 wajib membuktikan
ketidakmampuannya kepada buruh, dengan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan
yang transparam," katanya.

KSPI menekankan ketidakmampuan perusahaan agar tidak menjadi alasan untuk tidak
membayar THR. Bagi pengusaha yang tidak mampu, paling lambat H-1 sebelum hari raya harus
sudah menyelesaikan pembayaran THR.

"Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil dan tidak lunas hingga akhir Desember
tahun berjalan. Karena faktanya, banyak perusahaan yang belum melunasi THR tahun 2020,"
katanya. (tribun network/larasati dyah utami/reynas abdila/taufik ismail/sam) Link Berita THR.

7