Page 424 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 424
Ringkasan
Pemerintah Kota Cimahi menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh agar perusahaan membayar
THR secara penuh. "Kewajiban perusahaan membayaran THR paling lama tujuh hari sebelum
Hari Raya Idul Fitri 2021," ungkap Plt. Walikota Cimahi Ngatiyana kepada wartawan, usai
menerima audiensi buruh di Ruang Rapat Walikota Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah
Kota Cimahi, Senin (12/4/2021).
PEMBAYARAN THR MINIMAL 7 HARI SEBELUM LEBARAN
Cimahi : Pemerintah Kota Cimahi menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja
tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh agar perusahaan
membayar THR secara penuh.
"Kewajiban perusahaan membayaran THR paling lama tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri
2021," ungkap Plt. Walikota Cimahi Ngatiyana kepada wartawan, usai menerima audiensi buruh
di Ruang Rapat Walikota Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Senin
(12/4/2021).
Menurut Ngatiyana, buruh menyampaikan aspirasi mengenai THR tahun 2021, karena saat ini
sudah ada surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja mengenai hal tersebut bahwa THR dibayar
penuh dan diberikan maksimal 7 hari sebelum lebaran.Dalam SE Menteri Tenaga Kerja No.
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, terdapat mekanisme penghitungan THR bagi buruh.
"Pengaturan soal nilai THR ada dalam SK tersebut. Pekerja dengan masa kerja 1 bulan sudah
bisa dapat THR dengan hitungan khusus," katanya.
Terkait kesanggupan pengusaha untuk membayar THR, Ngatiyana menyatakan akan segera
berkirim surat ke perusahaan. Pihaknya menindaklanjuti apa yang bisa dilakukan dari SE
Menaker tersebut.
"Maka dari itu kita buat surat ke seluruh perusahaan agar membayar THR mengacu kepada surat
tersebut. Berbagai petunjuk dalam surat edaran kita lakukan sehingga perusahaan harus mau
mengikuti aturan," jelasnya.
Terkait pengaduan soal THR dari buruh, Ngatiyana mengklaim sejauh ini belum ada. "Makanya
kita antisipasi sebelum terjadi. Kita buat surat edaran dan tindaklanjut lagi ke perusahaan agar
bayar THR tidak dicicil dan tepat waktu maksimal 1 minggu sebelum hari raya," katanya.
Pemerintah juga bakal melakukan pengawasan atas penyaluran THR tersebut. "Nanti kita
undang perusahaan agar bekerjasama menyelesaikan persoalan ini, bagaimana kesanggupannya
agar ada solusi," ucapnya.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Cimahi Edi Suherdi selaku perwakilan buruh
mengatakan, pihaknya mendatangi Pemkot Cimahi membahas THR.
"Ternyata hari ini ada SE Menaker yang intinya THR harus dibayar penuh kepada pekerja dengan
masa kerja minimal 1 bulan sehingga harus dipatuhi," ujarnya.
Namun, dalam SE tersebut juga muncul klausul jika perusahaan mengalami dampak ekonomi
akibat pandemi covid-19 maka pembayaran THR bisa dibicarakan.
423
