Page 427 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 427
Hal ini tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/VI/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.
Isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak
COVID-19.
"Di mana nilai THR dan sistem pembayarannya harus dirundingkan secara bipartit dengan serikat
pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di perusahan tidak ada serikat pekerja," kata Said Iqbal
kepada wartawan, Senin (12/4).
Dan untuk segi transparansi, perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19 harus
melampirkan pembukuan keuangan.
"Dalam perundingan itu, perusahaan yang terdampak COVID-19 wajib membuktikan
ketidakmampuannya kepada buruh, dengan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan
yang transparan," lanjutnya.
Namun demikian, tegas Said Iqbal, ketidakmampuan perusahaan tidak boleh menjadi alasan
untuk tidak membayar THR.
Bagi pengusaha yang tidak mampu, paling lambat H-1 sebelum hari raya harus sudah
menyelesaikan pembayaran THR.
KSPI dan buruh Indonesia meminta Kemenaker untuk bersikap tegas dalam penegakan aturan
sebagaimana isi surat edaran Menaker.
"Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil dan tidak lunas hingga akhir Desember
tahun berjalan. Karena faktanya, banyak perusahaan yang belum melunasi THR tahun 2020,"
tegasnya.
KSPI juga mendesak Menteri Tenaga Kerja untuk meningkatkan peran posko THR-nya dengan
proaktif melalui Dinas Tenaga Kerja di daerah memeriksa apakah pengusaha sudah membayar
THR 2021 atau belum.
Sehingga, surat edaran Menaker tersebut memiliki dampak low inforcement. Tidak hanya rule of
the game saja.
THR akan meningkatkan daya beli dan akhirnya meningkatkan konsumsi.
"Bahkan diperkirakan akan terjadi ekonomi perburuhan dari uang THR yang berputar, yakni
Rp230 triliun atau 10 persen dari APBN. Sungguh besar nilainya," kata Said Iqbal.
Ketika konsumsi meningkat, akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menuju positif.
(Knu).
426
