Page 431 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

dengan serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di perusahaan tidak ada serikat pekerja,"
kata Said Iqbal dalam pernyataan di Jakarta, Senin.
Said merujuk kepada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/VI/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan yang dikeluarkan pada 12 April 2021.

Dalam edaran itu, perusahaan yang tidak mampu membayar THR akibat pandemi wajib
melakukan dialog dengan pekerja berdasarkan laporan keuangan internal dan kesepakatannya
harus dilaporkan secara tertulis ke Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing.

Selain itu, pengusaha yang terkena dampak pandemi juga diwajibkan menyelesaikan
pembayaran THR paling lambat sehari sebelum hari raya.

Terkait edaran tersebut, KSPI meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk bersikap tegas
dalam penegakan aturan sebagaimana isi surat edaran Menaker dan mendorong peningkatan
peran posko THR di daerah untuk memastikan edaran tersebut dijalankan dengan baik.

"Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil dan tidak lunas hingga akhir Desember
tahun berjalan," kata Said Iqbal.

Sebelumnya dalam konferensi pers yang dilakukan pada hari ini, Menaker Ida Fauziyah
menegaskan bahwa pengusaha wajib membayarkan THR sesuai dengan ketentuan
perundangan-undangan.
"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan pekerja atau buruh yang bersangkutan," tegas Menaker Ida dalam konferensi
pers virtual di Jakarta, Senin.

Menaker juga mengingatkan bahwa terdapat denda dan sanksi bagi yang terlambat atau bahkan
tidak membayar THR sesuai dengan waktu yang ditentukan.

430