Page 434 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Judul Presiden KSPI apresiasi edaran Menakter tentang THR 2021
Nama Media kepri.antaranews.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://kepri.antaranews.com/nasional/berita/2096322/presiden-kspi-
apresiasi-edaran-menakter-tentang-thr-2021
Jurnalis Andi Jauhary
Tanggal 2021-04-12 17:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib
dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan pekerja atau buruh yang
bersangkutan

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) kata Said Iqbal.Sebelumnya dalam konferensi
pers yang dilakukan pada hari ini, Menaker Ida Fauziyah menegaskan bahwa pengusaha wajib
membayarkan THR sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Ringkasan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi edaran yang
dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang mewajibkan tunjangan
hari raya (THR) 2021 harus dibayarkan sebelum Idul Fitri (Lebaran)

PRESIDEN KSPI APRESIASI EDARAN MENAKTER TENTANG THR 2021
Jakarta (ANTARA) - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
mengapresiasi edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
yang mewajibkan tunjangan hari raya (THR) 2021 harus dibayarkan sebelum Idul Fitri
(Lebaran)."Isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih
terdampak COVID-19. Di mana nilai THR dan sistem pembayarannya harus dirundingkan secara
bipartit dengan serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di perusahaan tidak ada serikat
pekerja," kata Said Iqbal dalam pernyataan di Jakarta, Senin.Said merujuk kepada Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/VI/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang dikeluarkan pada 12
April 2021.Dalam edaran itu, perusahaan yang tidak mampu membayar THR akibat pandemi
wajib melakukan dialog dengan pekerja berdasarkan laporan keuangan internal dan
kesepakatannya harus dilaporkan secara tertulis ke Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-
masing.Selain itu, pengusaha yang terkena dampak pandemi juga diwajibkan menyelesaikan

433