Page 430 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 430
Judul Presiden KSPI apresiasi edaran Menakter tentang THR 2021
Nama Media gorontalo.antaranews.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://gorontalo.antaranews.com/nasional/berita/2096322/presiden-
kspi-apresiasi-edaran-menakter-tentang-thr-2021
Jurnalis Andi Jauhary
Tanggal 2021-04-12 17:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan bagi
perusahaan yang masih terdampak COVID-19. Di mana nilai THR dan sistem pembayarannya
harus dirundingkan secara bipartit dengan serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di
perusahaan tidak ada serikat pekerja
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil dan
tidak lunas hingga akhir Desember tahun berjalan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib
dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan pekerja atau buruh yang
bersangkutan
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi edaran yang
dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang mewajibkan tunjangan
hari raya (THR) 2021 harus dibayarkan sebelum Idul Fitri (Lebaran). "Isi surat edaran Menaker
juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19. Di mana nilai THR
dan sistem pembayarannya harus dirundingkan secara bipartit dengan serikat pekerja dan/atau
perwakilan buruh jika di perusahaan tidak ada serikat pekerja," kata Said Iqbal dalam pernyataan
di Jakarta, Senin.
PRESIDEN KSPI APRESIASI EDARAN MENAKTER TENTANG THR 2021
Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi edaran
yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang mewajibkan
tunjangan hari raya (THR) 2021 harus dibayarkan sebelum Idul Fitri (Lebaran).
"Isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak
COVID-19. Di mana nilai THR dan sistem pembayarannya harus dirundingkan secara bipartit
429
