Page 509 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 509
FSPMI KALSEL : THR DAPAT GERAKKAN RODA PEREKONOMIAN
Banjarmasin - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
Kalimantan Selatan (Kalsel) Yoeyoen Indarto berpendapat, tunjangan hari raya atau THR dapat
menggerakkan roda perekonomian.
"Oleh sebab itu, kami harapkan kepada perusahaan tahun ini dapat melakukan pembayaran THR
untuk para pekerja, dan tanpa cicilan," ujarnya usai beraudensi dengan Komisi IV Bidang Kesra
DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin (12/4).
Menurut dia, dengan pembayaran THR secara penuh atau tanpa cicilan, pekerja akan bisa
berbelanja untuk keperluan rumah tangga serta buat keluarga mereka menghadapi lebaran.
"Sebaliknya jika pembayaran THR secara cicilan atau terlebih tidak ada samasekali membuat
daya beli pekerja lemah dan bisa berdampak pada roda perekonomian tanpa pergerakan," lanjut
Juru Bicara (Jubir) Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) Kalsel tersebut.
"Semula memang ada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia bahwa bagi
perusahaan yang tidak mambayar THR langsung secara penuh bisa dengan mencicil. Hal itu
sudah tidak ada lagi," demikian Yoeyoen Indarto.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin sedang memberi keterangan pers, usai
menerima audiensi Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) di Banjarmasin, Senin (12/4).
(Syamsuddin Hasan) Pada kesempatan terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin
SSos menyatakan sependapat atau mendukung tuntutan Aliansi PBB yang terdiri dari FSPMI,
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh
Indonesia (KSBSI) tersebut.
"Kami juga mengharapkan perusahaan agar membayarkan secara penuh terhadap THR yang
merupakan hak pekerja," ujar anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Gerindra itu.
"Kami instansi terkait agar memantau dan menindaklanjuti bilamana ada perusahaan yang tidak
membayarkan THR. Kami pun dari Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi
ketenagakerjaan akan melakukan pemantauan," demikian Lutfi Saifuddin.
Hadir dalam audensi Aliansi PBB dengan Komisi IV DPRD Kalsel tersebut, Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat, H Siswansyah SH MH, serta Kepala Dinas
Kesehatan provinsi HM Muslim.
Audensi Aliansi PBB itu mendapatkan pengamanan ketat dari kepolisian sampai
wartawan/anggota Press Room DPRD Kalsel yang mau meliput pertemuan tersebut harus
mengisi daftar hadir dengan alasan untuk memudahkan melakukan pemantauan siapa yang
keluar masuk ruangan.
Padahal petugas/penjaga daftar hadir dari Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel sudah mengatakan,
bahwa yang masuk itu adalah wartawan, tapi oknum polisi tetap bersikeras harus mengisi daftar
hadir.
Oleh karenanya wartawan/anggota Press Room DPRD Kalsel kecewa dengan sikap oknum yang
terkesan berlebihan dalam melakukan pengamanan, yang sebelumnya tidak pernah terjadi.
Sementara Aliansi PBB yang melakukan audiensi di Lantai IV Ruang H Ismail Abdullah Gedung
DPRD Kalsel tersebut sekitar 20 orang.
508
