Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Judul Awasi Perusahaan Membayar THR Tanpa Dicicil
Nama Media Radar Lombok
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Dev
Tanggal 2021-04-13 09:47:48
Ukuran 66x252mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 20.790.000

News Value Rp 62.370.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hj Ida Fauziyah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk
mewajibkan pengusaha membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja secara penuh,
tanpa dicicil bagi perusahaan yang mampu. Dalam SE Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja di perusahaan, yang
mewajibkan membayar pekerja secara penuh tanpa dicicil. Terkait adanya aturan dari Ke-
menaker RI tersebut, Disnakertrans Provinsi NTB berjanji akan mengawal kebijakan itu agar
benar-benar perusahaan mematuhi dan dan melaksanaannya.

AWASI PERUSAHAAN MEMBAYAR THR TANPA DICICIL

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hj Ida Fauziyah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk
mewajibkan pengusaha membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja secara penuh,
tanpa dicicil bagi perusahaan yang mampu. Dalam SE Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja di perusahaan, yang
mewajibkan membayar pekerja secara penuh tanpa dicicil.

Terkait adanya aturan dari Kemenaker RI tersebut, Disnakertrans Provinsi NTB berjanji akan
mengawal kebijakan itu agar benar -benar perusahaan mematuhi dan dan melaksanaannya.

"Kami akan memastikan dan menindaklanjuti SE Menaker tersebut dengan membentuk tim
khusus untuk menjalankan edaran itu," kata Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, Hj YVis-
maningsih Drajadiah, Senin (12/4).

Menurut Wisma, nantinya tim khusus yang dibentuk akan memantau, mengawasi kebijakan THR
dari Kemenaker apakah dilaksanakan atau tidak oleh perusahaan. Dalam hal ini pemerintah NTB
sebagai salah satu bagian dari tripartit yang menjembatani pekerja dan perusahaan akan
berjalan jika diperlukan.

"Kalau ada masalah, tim Tripartit akan memediasi pekerja dengan perusahaan. Kami juga bagian
dari Tripartit untuk menemukan jalan tengah antara keduanya," terangnya.

Sementara itu, tahun 2020, Ke-mennaker menerbitkan SE Menaker Nomor 6 tahun 2020 berupa
kelonggaran bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang

52