Page 578 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

pekerja terkait pembayarannya. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun
2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang dikeluarkan per 12 April 2021 dan ditujukan kepada
para kepala daerah.

"Kami mohon kerja sama para kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR
keagamaan kepada pekerja atau buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
mewajibkan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR agar melakukan dialog dengan
pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan," kata Menaker Ida dalam konferensi pers
virtual Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (12/4).

Menaker Ida menegaskan bahwa kesepakatan yang dicapai dengan dialog birpartit itu harus
dilaksanakan secara kekeluargaan disertai itikad baik dengan hasil dialog harus dibuat secara
tertulis dan memuat waktu pembayaran.

Edaran itu mewajibkan agar pembayaran THR paling lambat dilakukan sampai satu hari sebelum
hari raya keagamaan pekerja dan buruh bersangkutan.

Kesepakatan itu sendiri harus dilakukan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang
transparan.

"Kesepakatan ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan
tahun 2021 kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan selanjutnya hasil kesepakatan dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan
setempat," kata Ida.

Dia juga memastikan Kemnaker sudah membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan
penegakan hukum terkait pelaksanaan THR 2021. Dia mengingatkan terdapat sanksi bila
terlambat atau bahkan tidak membayar THR tersebut.

"Pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenai
denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
kewajiban pengusaha untuk membayar," kata Ida.

Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi
administrasi sesuai ketentuan pemerintah.

Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi serta pembekuan kegiatan usaha.

Selain itu, pengenaan denda dan sanksi tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk tetap membayar THR kepada pekerja. (kmb/balipost).

577