Page 574 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 574
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021 Tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.
Menaker Ida Fauziyah menegaskan THR merupakan kewajiban yang harus ditunaikan pengusaha
kepada pekerja sebagaimana yang disebutkan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Menaker Nomor 6 tahun 2016 tentang THR bagi pekerja di
perusahaan.
Berikut aturan pembayaran THR 2021.
Waktu Pembayaran THR Dalam konferensi pers virtual Senin (12/4/2021), Ida Fauziyah
mengatakan THR wajib dibayarkan paling lama sepekan sebelum hari raya keagamaan.
"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan pekerja atau buruh yang bersangkutan," ungkapnya seperti dikutip dari Antara.
Pengusaha Tak Sanggup Bayar Sementara itu, bagi perusahaan yang tak mampu membayar
THR, Ida Fauziyah menyarankan agar melakukan komunikasi kepada para pekerja mereka.
"Para pengusaha wajib melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang
dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik dan berdasarkan laporan keuangan
internal," kata Ida Fauziyah.
Hasil dari dialog tersebut, lalu dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan pemberian
THR paling lambat dilakukan sehari sebelum hari raya keagamaan.
Sanksi Menanti Lebih lanjut, Ida Fauziyah menerangkan, perusahaan yang tak mampu
membayar THR sesuai batas waktu yang ditentukan terancam didenda.
"Pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenai
denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
kewajiban pengusaha untuk membayar," kata Ida.
Selainitu, pengusaha yang tidak membayar THR juga dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai
ketentuan pemerintah.
"Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi serta pembekuan kegiatan usaha," terang Ida.
Sebagai catatan, adanya sanksi dan teguran tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk
membatar THR kepada pekerja.
573
