Page 572 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 572
Dia mengatakan, pengusaha yang tidak mampu memenuhi THR wajib melakukan dialog secara
kekeluargaan dengan para pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan.
Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan
Menaker Nomor 6 Tahun 2016.
Dia meminta kepala daerah memastikan bahwa perusahaan yang ada di wilayahnya masing-
masing untuk membayar THR kepada para pekerja atau buruh. Juga, mewajibkan perusahaan
untuk berkomunikasi dengan pekerja atau buruh jika tidak mampu memenuhinya.
"Untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan disertai itikad baik,"
katanya.
Ida menjelaskan, bahwa kesepakatan pengusaha dan pekerja atau buruh harus dibuat secara
tertulis dengan syarat yang sudah ditentukan. Keterlambatan pembayaran THR itu maksimal
sebelum hari raya keagamaannya berlangsung.
Ida menegaskan kalau kesepakatan itu dibuat bukan berarti kewajiban para perusahaan untuk
membayar THR kepada pekerja atau buruh lantas hilang. Besaran THR yang diberikan juga harus
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Selanjutnya hasil dari kesepakatan dilaporkan kepada dinas ketenagakerjaan setempat,"
ucapnya.
571
