Page 567 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 567
MENAKER: THR WAJIB DIBAYAR PENUH
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewajibkan setiap perusahaan
membayar penuh tunjangan hari raya (THR) untuk karyawan, paling lambat tujuh hari menjelang
hari raya keagamaan. Kewajiban itu diterbitkan dalam bentuk Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, yang ditandatangani pada 12 April 2021 dan ditujukan
kepada para gubernur di seluruh Indonesia.
"Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh. Pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk
memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.
Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulasi konsumsi
masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Menaker di Jakarta, Senin
(12/4/2021).
Menaker mengungkapkan, SE pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Ia meminta
perusahaan agar waktu pembayaran THR Keagamaan dilakukan paling lama tujuh hari sebelum
hari raya keagamaan.
"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," ujarnya.
Adapun dalam pelaksanaannya, pembayaran THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh
yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih. THR Keagamaan
juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha
berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar satu bulan upah.
Sementara itu, bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-
menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan
perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali satu bulan upah.
Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan bagi
pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung
berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
Selanjutnya, dalam SE juga dijelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-
19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Menaker meminta gubernur dan bupati/wali
kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan
pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan
itikad baik.
"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan," ujarnya.
566
