Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 59
Judul THR Tidak Boleh Dicicil Diberikan
Nama Media riaupos.jawapos.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://riaupos.jawapos.com/nasional/13/04/2021/248907/thr-tidak-
boleh-dicicil-diberikan.html
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-13 09:17:15
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Tahun ini, pekerja dan buruh bisa sedikit bernapas lega dalam mempersiapkan keperluan di hari
raya Idulfitri. Pemerintah menetapkan tunjangan hari raya (THR) wajib dibayar penuh tanpa
dicicil. Hal ini tertera dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE
tersebut ditujukan langsung pada para gubernur di seluruh Indonesia.
THR TIDAK BOLEH DICICIL DIBERIKAN
JAKARTA -- Tahun ini, pekerja dan buruh bisa sedikit bernapas lega dalam mempersiapkan
keperluan di hari raya Idulfitri. Pemerintah menetapkan tunjangan hari raya (THR) wajib dibayar
penuh tanpa dicicil.
Hal ini tertera dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE
tersebut ditujukan langsung pada para gubernur di seluruh Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pemberian THR keagamaan
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Di mana,
THR ini digunakan untuk memenuhi keperluan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan
hari raya keagamaan.
"THR merupakan nonupah yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja atau buruh," ujarnya
dalam temu media, Senin (12/4).
Pembayaran THR ini, lanjut dia, harus dilakukan maksimal sepekan atau tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan tiba. Meski begitu, ada kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah bagi
perusahaan yang tak mampu membayar THR karena masih terdampak pandemi. Perusahaan-
perusahaan tersebut diberikan waktu maksimal sehari sebelum lebaran tiba.
Namun, dengan catatan, ada kesepakatan atau pembahasan secara bipartite terlebih dahulu
antara pengusaha dan pekerja. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk membuka laporan
58
