Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

GUBERNUR RIDWAN KAMIL MINTA WARGA LAPORKAN PERUSAHAAN YANG BAYAR
THR TAK TEPAT WAKTU
Terasjabar.id - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, meminta masyarakat melapor kepadanya
jika ada perusahaan yang tak memenuhi kewajibannya membayarkan tunjangan hari raya
(THR) secara penuh dan tepat waktu.

Emil, sapaan Ridwan Kamil, juga meminta perusahaan yang mengalami kesulitan finansial karena
pandemi Covid-19 untuk melapor sejak jauh-jauh hari, sebelum tenggat pembayaran THR
berakhir.

Pemprov Jabar, kata Emil, akan memfasilitasi pertemuan antara pihak pengusaha dengan
pekerja untuk mendapatkan solusi yang terbaik.

"Sesuai arahan, tolong (THR) dibayarkan penuh 100 persen dan laporkan kalau ada pelanggaran
yang tidak penuh. Tentu kami akan wasitkan seadil-adilnya karena kita tahu situasi ekonomi
belum pulih," kata Gubernur di The Trans Luxury Hotel, Senin (12/4/2021).

Keharusan perusahaan untuk membayar secara penuh THR menjelang perayaan Idulfitri tahun
ini ditegaskan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, dalam Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Dalam SE itu ditegaskan, THR harus sudah dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri.
Namun, kata Menteri, terdapat pengecualian bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-
19.

Untuk perusahaan yang terdampak pandemi masih dimungkinkan ada pelonggaran untuk
menunda pembayaran THR, tetapi penundaan tidak boleh melewati hari raya.
"Penundaan pembayaran THR bagi perusahaan terdampak pandemi Covid-19 paling lambat
sehari jelang hari raya," ujar Ida Fauziyah, dalam konferensi pers tentang THR Tahun 2021
yang digelar secara virtual di Jakarta, kemarin.

Menteri juga menegaskan, penundaan THR harus berdasarkan pembicaraan bipartite antara
pengusaha dan pekerja yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan.

Kesepakatan dibuat secara tertulis dengan syarat THR paling lambat dibayar sebelum hari raya.
Perusahaan juga wajib menyampaikan laporan keuangan internalnya secara jujur dan
transparan. "Laporan keuangan yang menyatakan tidak mampu selama 2 tahun terakhir," kata
Ida Fauziyah.

Denda Kemenaker juga menyiapkan skema denda dan sanksi bagi perusahaan yang terlambat
membayar THR 2021. Dendanya sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak
berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran.

Adapun sanksi administrasi akan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan yakni, berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha,
penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Ida menegaskan pengenaan denda dan sanksi tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk
tetap membayar THR keagamaan pada pekerja/buruh.

THR merupakan pendapatan non-upah, ucapnya Ida Fauziyah, yang wajib dibayar oleh
pengusaha kepada pekerja/buruh.

62