Page 746 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pembayaran THR paling lambat 7 hari
sebelum hari raya keagamaan.
"Terkait denda, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau
buruh dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas
waktu kewajiban pengusaha untuk membayar," ujar Ida dalam konferensi pers secara virtual,
Jakarta, Senin (12/4/2021).

Terkait dengan sanksi administratif, Ida menjelaskan bagi perusahaan yang tidak membayar
THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dalam waktu yang ditentukan paling lambat 7 hari
sebelum hari keagamaan, akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan
pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan pasal 9 ayat 1 dan 2.

"Sanksi administratif tersebut berupa, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagaian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha," kata dia.

Ida menegaskan, semua sanksi administratif dan denda kepada pengusaha yang tidak
membayarkan THR, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atau keterlambatan pembayaran
THR keagamaann sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Meski begitu,
pemerintah tak menutup pintu dialog. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayarkan THR
bagi para pekerjanya sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Ida
meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha
melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara
kekeluargaan dan dengan itikad baik.

"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan," kata Ida dalam virtual konferensi, Senin (12/4/2021).

Ida mengatakan, kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut harus
dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha, untuk membayar THR keagamaan
tahun 2021 kepada pekerja dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil
kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan setempat," ucap Menaker.

Ida juga meminta kepada perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan membayar
THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan laporan keuangan
internal perusahaan secara transparan.

Namun, bila perusahaan tetap tidak mampu membayarkan THR sesuai dengan aturan yang
berlaku, maka perusahaan akan dikenakan denda.

Sebelumnya, pemerintah mewajibkan perusahaan atau pengusaha membayarkan Tunjangan
Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021 secara penuh. Hal ini sesuai Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021.

745