Page 762 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Selain itu, Kemnaker juga menyiapkan skema denda maupun sanksi bagi perusahaan yang
terlambat membayar THR Keagamaan 2021.
"Pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda
sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban
pembayaran," kata Ida pada konferensi pers Senin (12/4/2021).

Terkait dengan sanksi, pengusaha yang tidak membayar THR 2021 tepat waktu akan dikenakan
sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
pengupahan.

Diantaranya berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara
sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Ida menegaskan pengenaan denda maupun sanksi tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk tetap membayar THR keagamaan pada pekerja/buruh.

Karena THR merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayar oleh pengusaha kepada
pekerja/buruh.

"Diperlukan komitmen bagi para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu
kepada para pekerja dan buruh," kata Ida Pengusaha yang tidak mampu membayar THR
diwajibkan untuk melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan secara
kekeluargaan dan itikad baik.
Kesepakatan dibuat secara tertulis dengan syarat THR paling lambat dibayar sebelum hari raya
keagamaan tahun 2021 berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

"Laporan keuangan yang menyatakan tidak mampu selama 2 tahun terakhir," kata Ida Kemnaker
juga membentuk satuan tugas (Satgas) pelayanan konsultasi dan penegakan hukum
pembayaran THR 2021 yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah jika ada laporan
pelanggaran terkait pembayaran THR 2021.

"Kalau ada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar THR sesuai ketentuan
tersebut, maka dia harus melaporkan pembicaraan bipartite kepada dinas ketenagakerjaan
sebelum H-7, karena kelonggaran yang diberikan hanya sampai H-1 Hari Raya Idul Fitri,"
lanjutnya.

761