Page 757 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 757
Menyusul pentingnya manfaat THR keagamaan bagi pemenuhan kebutuhan pekerja atau buruh
dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.
"Pemberian THR itu diberikan H-7 sebelum pelaksanaan (Idul Fitri 1442 Hijriah)," ujarnya dalam
acara konferensi pers tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021, Senin (12/4).
Menaker Ida mengungkapkan, pemberian THR keagamaan merupakan pendapatan non upah
yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama H-7 sebelum hari
raya Idul Fitri 1442 Hijriah tiba. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016.
Oleh karena itu, dia berharap seluruh pelaku usaha di Indonesia agar kooperatif untuk memenuhi
kewajibannya terhadap buruh. Diantaranya dengan memberikan THR Keagamaan tahun ini
secara tepat waktu.
"Kami mohon kerja sama kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR
Keagamaan kepada buruh sesuai peraturan," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan skema pembayaran Tunjangan
Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 dilakukan secara penuh dan tepat waktu. Mengingat
pemberian THR merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan
keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.
"Momen keagamaan ini tidak hanya ditunggu umat Islam untuk beribadah selama sebulan
penuh, namun juga yang ditunggu THR Keagamaan. Saya kira juga dinanti oleh teman-teman
buruh dan pekerja di Tanah Air untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan keluarganya dalam
merayakan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah," ungkapnya dalam acara konferensi pers tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021, Senin (12/4).
Menaker Ida mengatakan, keputusan untuk merestui pembayaran THR tahun ini dilakukan
secara penuh lantaran pemerintah telah berupaya maksimal dalam memberikan berbagai insentif
terhadap pelaku usaha selama pandemi Covid-19 berlangsung.
"Sebagaimana kita ketahui bersama pemerintah sudah memberikan dalam berbagai bentuk
dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19," ucapnya.
Tak hanya itu, pada tahun 2020 lalu Kementerian Ketenagakerjaan juga telah memberikan
kelonggaran bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR. Di antaranya dengan cara
boleh dicicil.
"Waktu itu pertimbangannya adalah kelangsungan usaha," bebernya.
Reporter: Sulaeman Sumber: Merdeka.com.
756
