Page 787 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 787

Judul               Menaker: THR Paling Lambat Seminggu Sebelum Hari Raya
                Nama Media          suara.com
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://sumut.suara.com/read/2021/04/12/104558/menaker-thr-paling-
                                    lambat-seminggu-sebelum-hari-raya
                Jurnalis            Suhardiman
                Tanggal             2021-04-12 10:45:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  THR  keagamaan  adalah  merupakan
              pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling
              lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan tersebut tiba

              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Untuk  mencapai  kesepakatan  yang
              dilaksanakan secara kekeluargaan disertai itikad baik

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selanjutnya hasil dari kesepakatan dilaporkan
              kepada dinas ketenagakerjaan setempat



              Ringkasan

              Pengusaha diwajibkan membayar tunjangan hari raya ( THR ) kepada pekerja atau buruh paling
              lambat seminggu sebelum hari raya keagamaan tiba. Hal itu sudah sesuai dengan Peraturan
              Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016.



              MENAKER: THR PALING LAMBAT SEMINGGU SEBELUM HARI RAYA

              SuaraSumut.id - Pengusaha diwajibkan membayar tunjangan hari raya ( THR ) kepada pekerja
              atau buruh paling lambat seminggu sebelum hari raya keagamaan tiba.

              Hal  itu  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  dan  Peraturan
              Menaker Nomor 6 Tahun 2016.
              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pengusaha yang tidak mampu
              memenuhinya wajib melakukan dialog secara kekeluargaan dengan pekerja atau buruh untuk
              mencapai kesepakatan.





                                                           786
   782   783   784   785   786   787   788   789   790   791   792