Page 794 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Hal tersebut dikatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konfrensi pers secara
virtual, Senin (12/4/2021).
Kebijakan yang ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) ini berbeda dengan tahun 2020 di mana
pemerintah sudah memberikan kelonggaran kepada pengusaha.

"Umat Islam tidak hanya menunggu bulan Ramadan tapi juga THR untuk penuhi kebutuhan
pekerja dan keluarganya dalam menyambut Idul Fitri," kata Ida.

Ida pun meminta para pengusaha mengikuti instruksi ini, mengingat pada tahun lalu pemerintah
sudah memberikan kelonggaran pembayaran THR dikarenakan pandemi Covid-19.

"Oleh karena itu butuh komitmen pengusaha untuk bayar THR secara penuh dan tepat waktu ke
pekerja atau buruh," kata Ida.

Dia mengatakan, Kemenaker sudah melakukan diskusi dengan tripartit nasional dan Dewan
Pengupahan Nasional, dan juga melakukan komunikasi intens dengan para. serikat pengusaha
dan buruh dalam kesepahaman soal THR 2021.

"2020, kami telah berikan kelonggaran ke perusahaan yang tidak mampu bayar THR dalam
waktu ditentukan agar melakukan dialog antara pengusaha dan buruh yang menyepakati THR
secara bertahap waktu itu.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta kepada
kalangan pengusaha untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun ini dibayar penuh
tidak kembali dicicil seperti tahun lalu karena adanya pandemi Covid-19.

"Menolak pembayaran THR dengan dicicil walaupun sudah beredar di media sosial kesepakatan
Tripartit Nasional yang akan direkomendasikan ke Menteri Tenaga Kerja, salah satu isinya yang
saya baca adalah menyerahkan pada bipartit bila mana perusahaan tidak mampu membayar
THR," kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Minggu (11/4/2021).

Lebih lanjut Said Iqbal menambahkan jika masih ada perusahaan yang masih melakukan
pembayaran THR dengan cara dicicil atau tidak penuh, dirinya meminta perusahaan tersebut
juga menyertakan laporan keuangan kerugian mereka 2 tahun terakhir.

"Bila terpaksa diambil keputusan di tingkat bipartit harus didahului dengan membuka laporan
keuangan perusahaan yang rugi dua tahun berturut-turut," katanya.

Hal tersebut merujuk pada rekomendasi hasil pembahasan tim kerja Dewan Pengupahan
Nasional dan badan pekerja Tripartit Nasional terkait THR 2021 yang akan diserahkan kepada
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah dalam waktu dekat ini.

793