Page 817 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

THR LEBARAN JUGA TAK BOLEH DICICIL!

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan pengusaha tidak boleh mencicil
pembayaran tunjangan hari raya ( THR ) kepada karyawan. THR harus diterima pekerja secara
penuh sesuai haknya.

Ida menjelaskan bahwa pemerintah sudah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk
kepada pengusaha. Dukungan itu untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 agar
perekonomian bergerak. Oleh karenanya, dirinya meminta komitmen pengusaha untuk
membayar THR secara penuh kepada karyawan.

"Seiring dengan kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 dan
pemulihan ekonomi nasional, untuk itu diperlukan komitmen para pengusaha untuk membayar
THR secara penuh dan tepat waktu kepada para pekerja atau buruh," kata Ida dalam konferensi
pers virtual, Senin (12/4/2021).

Dijelaskannya, pada 2020, pemerintah telah mengizinkan pengusaha mencicil dan menunda
pembayaran THR karena terdampak pandemi COVID-19. Tapi sekarang ekonomi sudah mulai
pulih.

"Alhamdulillah pemerintah melakukan banyak hal. Roda perekonomian sudah mulai bergerak,
kegiatan ekonomi masyarakat juga sudah mulai membaik kembali, meski secara terbatas menuju
ke arah pemulihan ekonomi dan kembali ke zona positif pertumbuhan ekonomi nasional kita,"
paparnya.

Meskipun THR tak boleh dicicil, perusahaan yang tidak mampu hanya diperbolehkan menunda
pembayaran THR sebelum Hari Raya Idul Fitri atau H-1 Lebaran. Itu pun harus dibuktikan dengan
data yang menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan memang tidak mampu membayar
tepat waktu, yaitu H-7 Lebaran.

"Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar agar melakukan dialog dengan pekerja atau
buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan disertai itikad baik.
Kesepakatan dibuat secara tertulis mengenai waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat
paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021," katanya.

Lanjut halaman berikutnya.

Dia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak menghilangkan ke kewajiban pengusaha
untuk membayar THR keagamaan kepada pekerja dengan besaran sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Artinya THR harus dibayar penuh.

"Kesepakatan ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan
tahun 2021 kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan," tambah Ida.

816