Page 829 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 829
"Isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak
Covid-19. Di mana nilai THR dan sistem pembayarannya harus dirundingkan secara bipartit
dengan serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di perusahan tidak ada serikat pekerja,"
kata Said Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Senin 12 April 2021.
Said Iqbal menambahkan, proses perundingan secara bipartit bagi perusahataan yang
terdampak pandemi Covid-19 terkait THR harus dilengkapi dengan sejumlah bukti.
"Dalam perundingan itu, perusahaan yang terdampak Covid-19 wajib membuktikan
ketidakmampuannya kepada buruh, dengan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan
yang transparan," ujar dia.
KSPI juga mendesak Menaker untuk meningkatkan peran posko THR-nya dengan pro aktif
melalui Dinas Tenaga Kerja di daerah memeriksa apakah pengusaha sudah membayar THR 2021
atau belum.
Said Iqbal menilai bila posko THR pro aktif maka surat edaran Menaker tersebut memiliki dampak
low inforcement.
Tidak hanya, kata dia, rule of the game saja.
"THR akan meningkatkan daya beli dan akhirnya meningkatkan konsumsi. Bahkan diperkirakan
akan terjadi ekonomi perburuhan dari uang THR yang berputar," tutur Said Iqbal.
828
