Page 837 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 837
Judul Buruh Demo Merangkak ke Gubernuran, Desak THR Tak Dicicil
Nama Media jatengtoday.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://jatengtoday.com/buruh-demo-merangkak-ke-gubernuran-
desak-thr-tak-dicicil-82348
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-12 09:26:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Aulia Hakim (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia) Apakah kawan-kawan mau kalau THR dicicil?
negative - Aulia Hakim (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia) katanya. Omnibus Law juga menghapus upah minimum sektoral kota dan kabupaten
(UMSK)
negative - Aulia Hakim (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia) tegasnya. Buruh juga terus menggelorakan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja.
Sebab, Omnibus Law ini dianggap sebagai produk rezim saat ini yang menekan kaum buruh.
Omnibus Law membuat kesejahteraan buruh turun hingga berdampak mengancam anak cucu
neutral - Aulia Hakim (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia) katanya. Dia menyebut, sedikitnya ada tiga variabel kesejahteraan buruh, yakni Job
Security (keterjaminan pekerjaan), Income Security (keterjaminan penghasilan) dan
perlindungan sosial (Social Security)
negative - Aulia Hakim (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia) imbuh dia. Dalam rangka mengawal sidang tersebut, KSPI Jawa Tengah bersama
pimpinan serikat pekerja dan perwakilan buruh di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional
melakukan aksi serentak. Lebih lanjut, buruh juga mendesak pemerintah untuk mengusut kasus
dugaan tindak pidana korupsi BPJS Ketenagakerjaan
neutral - Aulia Hakim (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia) tegasnya. Koordinator Aksi, Lukmanul Hakim, mendesak Hakim Mahkamah Konstitusi
untuk membatalkan Omnibus Law, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
khususnya klaster ketenagakerjaan. Berlakukan Upah Minimum Sektoral Kota dan Kabupaten
(UMSK) 2021
Ringkasan
836
