Page 838 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 838
Dibawah terik yang panas, seorang pria terlihat merangkak di aspal Jalan Pahlawan Semarang
menuju pintu gerbang Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menuntut keadilan, Senin
(12/4/2021) siang. Dia adalah Ahmad Zainuddin, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat
Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) Jawa Tengah.
BURUH DEMO MERANGKAK KE GUBERNURAN, DESAK THR TAK DICICIL
SEMARANG - Dibawah terik yang panas, seorang pria terlihat merangkak di aspal Jalan Pahlawan
Semarang menuju pintu gerbang Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menuntut keadilan, Senin
(12/4/2021) siang. Dia adalah Ahmad Zainuddin, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat
Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) Jawa Tengah.
Aktivis buruh itu bersama puluhan buruh lain melakukan aksi untuk mendesak pemerintah agar
tidak main-main dengan menindas kaum lemah seperti buruh melalui kebijakan ngawur.
Contohnya adalah kebijakan pemerintah dengan memperbolehkan pengusaha mencicil
Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2020 lalu dengan dalih pandemi Covid-19.
Munculnya kebijakan tersebut justru dijadikan dalih oleh banyak pengusaha nakal untuk tidak
memberikan THR secara penuh kepada karyawannya. "Ingat! Pada 2020 lalu, pemerintah
mengeluarkan surat edaran (SE) bahwa THR boleh dicicil oleh perusahaan kepada karyawannya.
Fakta yang terjadi, setelah dicicil, data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tercatat ada
10 ribu karyawan (secara nasional) tidak mendapatkan THR penuh. Di Jawa Tengah, kurang
lebih 3 ribu karyawan tidak mendapatkan THR penuh," beber salah satu juru bicara buruh, Aulia
Hakim.
Maka dari itu, pihaknya mendesak THR pada lebaran 2021 untuk dibayar penuh. Buruh menolak
apabila THR dicicil. "Apakah kawan-kawan mau kalau THR dicicil?" Serentak, massa menjawab
"Tidaaak!.
"Saya mohon kepada pemerintah, jangan main-main kepada pihak yang lemah. Kalau pun dari
kawan lain menolak bahwa perusahaan tidak mampu, kami paham itu. Sejak masa pandemi,
resesi ekonomi memang berdampak kepada sejumlah perusahaan. Tetapi ingat, tidak semua
perusahaan terdampak. Pemerintah jangan malah membuat sebuah peraturan melalui surat
edaran apapun yang justru membuka peluang kepada para pengusaha melanggar Undang-
Undang Ketenagakerjaan," tegasnya.
Selain itu, alasan tidak mau THR dicicil adalah, ketika terjadi resesi ekonomi seperti yang terjadi
saat ini, seharusnya pemerintah menaikkan daya beli masyarakat. "Maka THR harus dibayar
penuh agar daya beli masyarakat meningkat. Sehingga resesi ekonomi bisa bangkit," tegasnya.
Buruh juga terus menggelorakan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab, Omnibus Law ini
dianggap sebagai produk rezim saat ini yang menekan kaum buruh. "Omnibus Law membuat
kesejahteraan buruh turun hingga berdampak mengancam anak cucu," katanya.
Omnibus Law juga menghapus upah minimum sektoral kota dan kabupaten (UMSK). "Jangan
disamakan antara perusahaan mobil dan perusahaan kerupuk! Ini sangat keterlaluan kalau upah
sektoral tidak ada," katanya.
Dia menyebut, sedikitnya ada tiga variabel kesejahteraan buruh, yakni Job Security
(keterjaminan pekerjaan), Income Security (keterjaminan penghasilan) dan perlindungan sosial
(Social Security). "Semuanya hilang akibat Omnibus Law. Maka KSPI mengajukan Judicial Review
di Mahkamah Konstitusi (MK) yang hari ini, Senin, 12 April 2021 diadakan sidang lanjutan di
Mahkamah Konstitusi," imbuh dia.
837
