Page 874 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 874
MASIH ADA 103 PERUSAHAAN YANG BELUM BAYAR THR TAHUN LALU
Pihak Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan masih ada 103 perusahaan yang belum
membayarkan Tunjangan Hari Raya ( THR ) tahun 2020. Kemnaker melalui Dinas
Ketenagakerjaan (Disnaker) sedang melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan
tersebut agar segera menyelesaikan kewajibannya membayar THR.
"Ada 103 perusahaan yang sedang dalam proses pengawasan dan pemanggilan dinas untuk
pelaksanaan nota pemeriksaan satu dan dua. Di mana beberapa di antaranya terkait
permasalahan perselisihan hubungan industrial yang lagi berproses sesuai mekanisme di
pembinaan hubungan industrial," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konferensi
pers secara virtual pada Senin (12/4/2021).
Data Kemnaker menunjukan ada 410 pengaduan mengenai pembayaran THR Idulfitri 2020. Dari
laporan tersebut terdapat 307 perusahaan yang sudah selesai melakukan pembayaran THR dan
103 perusahaan yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran THR.
"Sebanyak 307 perusahaan sudah melaksanakan pembayaran THR baik yang terlambat bayar
maupun tertunda," ucap Ida.
Ida mengatakan pada tahun 2020 pihaknya telah memberikan kelonggaran bagi perusahaan
yang tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan agar melakukan dialog antara pengusaha dan pekerja atau
buruh dengan menyepakati pembayaran THR yang dilakukan secara bertahap. Hal ini sesuai
dengan Surat Edaran Menaker Nomor 6 Tahun 2020 dengan pertimbangan kelangsungan usaha
dan kebutuhan pekerja atau buruh atas pemenuhan pembayaran THR. Sejak tahun 2020 lalu
pemerintah telah melakukan sejumlah kebijakan untuk mendorong perekonomian untuk
mengatasi dampak pandemi Covid-19 ini.
"Roda perekonomian sudah mulai bergerak kegiatan masyarakat kegiatan ekonomi masyarakat
juga sudah mulai membaik kembali meski secara terbatas menuju ke arah pemulihan ekonomi
dan kembali ke zona positif pertumbuhan ekonom nasional," ucap Ida.
THR 2021 Sementara itu untuk pelaksanaan pembayaran THR 2021, bagi pengusaha yang
terlambat membayar THR kepada buruh dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus
dibayar. Pengenaan denda tidak mengurangi kewajiban pengusaha untuk tetap membayarkan
THR keagamaan ke pekerja atau buruh.
Ida mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
disebutkan pengusaha yang tidak membayar THR dikenakan sanksi administratif berupa teguran
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi serta pembekuan kegiatan usaha.
"Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas denda
keterlambatan membayar THR keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan," ucap Ida.
Pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Menaker Ida meminta perusahaan
agar waktu pembayaran THR Keagamaan dilakukan paling lama tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan.
873
