Page 881 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 881
MENAKER TERBITKAN SURAT EDARAN: THR WAJIB DIBAYAR PENUH
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE Pelaksanaan THR yang ditujukan kepada para
gubernur di seluruh Indonesia ini meminta THR untuk buruh atau pekerja dibayar penuh.
"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh. Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk
memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan,"
kata Ida dalam keterangan tertulis Senin, 12 April 2021.
Secara khusus, kata dia, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus
konsumsi masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam surat edaran tersebut, Ida menyatakan bahwa SE pelaksanaan THR berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Dia meminta perusahaan agar waktu pembayaran THR Keagamaan dilakukan paling lama tujuh
hari sebelum hari raya keagamaan.
"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," ujarnya.
Adapun dalam pelaksanaannya, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh
yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.
THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu
tertentu.
Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah. Sementara bagi
pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus, tetapi
kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja
dibagi 12 bulan kemudian dikali satu bulan upah.
Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
Sedangkan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah
satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
Selanjutnya, dalam SE juga dijelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-
19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Ida meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota
agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh
untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.
"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan," kata Ida.
880
