Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JUNI 2021
P. 165
LEGISLATOR PKS BERHARAP PMI YANG KEMBALI KE INDONESIA TIDAK JADI
PENGANGGURAN TERBUKA
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mewanti-wanti agar Pekerja Migran
Indonesia (PMI) yang harus kembali ke Indonesia karena kondisi Covid-19 tidak menjadi
pengangguran terbuka selepas kembali ke kampung halaman.
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat sebanyak 125.646 pekerja
migran Indonesia (PMI) kembali ke Tanah Air sejak 1 Januari hingga 4 Mei 2020.
Jumlah PMI yang terpaksa pulang tentu lebih besar saat ini. Terlebih ada rencana kepulangan
ribuan PMI dari Malaysia dalam waktu dekat.
"Laporan Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur mengonfirmasi ribuan teman-teman PMI yang pulang
menjadi pengangguran terbuka karena belum bisa kembali ke negara penempatan. Kita minta
Kementerian Tenaga Kerja untuk menyiapkan skema jaring pengaman agar teman-teman PMI
tidak menjadi pengangguran terbuka," ujar Mufida, kepada wartawan, Selasa (15/6/2021).
Politikus PKS ini menyarankan penerima program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dari Kemenaker
manfaatnya bisa diprioritaskan sebagian untuk teman-teman PMI yang kembali ke Indonesia.
Kedua, pemerintah melakukan pemetaan potensi PMI yang pulang agar nanti bisa dilanjutkan
pengembangan potensi oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah dan lembaga swasta.
"Data awal ini penting dengan perlu ditambah data potensi. Bisa jadi ada teman-teman yang
ingin membuka usaha UMKM sehingga bisa difasilitasi dengan program jaring pengaman untuk
UMKM. Atau potensi keahlian lain yang bisa diarahkan dengan data pencari kerja di Kemenaker,"
ungkap Mufida.
Dia juga meminta Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten tempat tujuan
teman-teman PMI juga menyiapkan diri.
Sebab jika angka pengangguran terbuka di sebuah wilayah naik, maka justru akan menjadi
beban wilayah tersebut.
"Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan sektor swasta. Sektor swasta
jelas yang pertama adalah industri guna menangkap kebutuhan tenaga kerja. Sektor swasta
yang kedua adalah lembaga pelatihan kerja untuk membantu BLK yang dikelola pemerintah,"
terang Mufida.
Aktivasi BLK di daerah sudah wajib dilakukan dengan mengadakan program keahlian yang paling
dibutuhkan pasar tenaga kerja saat ini. Namun, kapasitas BLK milik pemerintah yang terbatas
harus disiasati dengan menggandeng LPK swasta agar berperan memberikan bekal untuk purna
PMI.
"Kartu Prakerja dengan semua benefitnya juga harus menjadikan PMI sebagai salah satu
prioritas. Antisipasi sejak dini dari proses kedatangan PMI kembali ke Indonesia harus dilakukan
agar PR besar bertambahnya angka pengangguran terbuka tidak lagi menjadi masalah klasik
saat kepulangan ke daerah masing-masing," tandasnya.
164
