Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JUNI 2021
P. 163
UMKM. Atau potensi keahlian lain yang bisa diarahkan dengan data pencari kerja di Kemenaker,”
katanya.
Mufida oun mendesak pemerintah daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten tujuan PMI juga
menyiapkan diri. Sebab jika angka pengangguran terbuka di sebuah wilayah naik, maka justru
akan menjadi beban wilayah tersebut.
"Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan sektor swasta. Sektor swasta
yang pertama adalah industri guna menangkap kebutuhan tenaga kerja. Sektor swasta yang
kedua adalah lembaga pelatihan kerja untuk membantu BLK yang dikelola pemerintah,” ujarnya.
Aktivasi BLK di daerah sudah wajib dilakukan dengan mengadakan program keahlian yang paling
dibutuhkan pasar tenaga kerja saat ini. Namun, kapasitas BLK milik pemerintah yang terbatas
harus disiasati dengan menggandeng LPK swasta agar berperan memberikan bekal untuk purna
PMI.
"Kartu Prakerja dengan semua benefitnya juga harus menjadikan PMI sebagai salah satu
prioritas. Antisipasi sejak dini dari proses kedatangan PMI kembali ke Indonesia harus dilakukan
agar PR besar bertambahnya angka pengangguran terbuka tidak lagi menjadi masalah klasik
saat kepulangan ke daerah masing-masing,” tutupnya.
162