Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 36

Title          IRWAN FECHO TUDING OMNIBUS LAW SEBAGAI KOMPROMI BESAR PEMERINTAH
               Media Name     fajar.co.id
               Pub. Date      19 Februari 2020
                              https://fajar.co.id/2020/02/19/irwan-fecho-tuding-omnibus-law-sebagai- kompromi-
               Page/URL
                              besar-pemerintah/
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative

















               JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Irwan Fecho menilai RUU Cipta
               Kerja dengan konsep omnibus law bertujuan untuk mewujudkan janji Presiden
               Jokowi yakni pertumbuhan ekonomi yang meroket .

               "Saya melihat bahwa omnibus law cipta kerja ini adalah sebuah kompromi besar
               pemerintah demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sesuatu yang
               tidak dicapai oleh Jokowi sampai saat ini di tengah keberhasilan beliau pada sektor
               lainnya," kata Irwan di Jakarta, Selasa (18/2)malam.

               Oleh karena itu, katanya, omnibus law cipta kerja ini diolah sedemikian rupa dan
               super-instan untuk menerobos sekat-sekat investasi yang dianggap sebagai
               penyebab utama pertumbuhan ekonomi stagnan sampai saat ini.

               "Sehingga semua yang menghambat pasti akan dihilangkan, tak peduli
               menyengsarakan buruh apalagi menerabas UUD," tukas ketua DPP Partai Demokrat
               ini.

               Terkait permasalahan buruh, UU ini menurutnya jelas akan menyengsarakan pekerja
               karena tidak sesuai dengan namanya cipta lapangan kerja, tetapi malah membela
               investasi dan kepentingan pemodal.

               "Upah minimum dan jaminan sosial bisa saja jadi hilang. Yang pasti UU ini tidak
               memanusiakan manusia. Buruh seperti romusa kerja sepanjang waktu tanpa masa
               depan yang jelas," ucap legislator asal Kalimantan Timur ini.

               Lebih konyol lagi, tambahnya, RUU Cipta Kerja berpotensi melanggar konstitusi
               dengan memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengubah Undang-
               Undang (UU) melalui Peraturan Pemerintah. Meskipun belakangan aturan itu diakui
               sebagai kesalahan pengetikan.

               (jpnn/fajar).




                                                       Page 35 of 185.
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41