Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020

Title DRAF RUU CILAKA UGAL-UGALAN & TIPO: JOKOWI HARUS TARIK KEMBALI
Media Name tirto.id
Pub. Date 19 Februari 2020
Page/URL https://tirto.id/draf-ruu-cilaka-ugal-ugalan-tipo-jokowi-harus-tarik-k embali-ezNt
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jokowi didesak menarik kembali draf RUU Cipta Kerja (sebelumnya RUU Cipta
Lapangan Kerja alias Cilaka) karena isinya dinilai ugal-ugalan dan salah ketik.

Draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (sebelumnya RUU Cipta Lapangan
Kerja alias Cilaka) menuai kritik. Selain isinya dinilai ugal-ugalan, terdapat juga salah
ketik, salah satunya di Pasal 170 ayat (1) RUU Cilaka.

Pasal yang dimaksud tertuang dalam Bab XIII Ketentuan Lain-Lain RUU Cipta Kerja.
Dalam Pasal 170 ayat (1) disebutkan Pemerintah Pusat berwenang mengubah
ketentuan dalam undang-undang.

Pasal 170 ayat (1) berbunyi: "Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan
strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan
Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam
Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang
tidak diubah dalam Undang-Undang ini." Pasal 170 ayat (2) berbunyi: "Perubahan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah." Sementara Pasal 170 ayat (3) berbunyi: "Dalam rangka penetapan
Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat
dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia." "Mungkin itu keliru ketik atau mungkin kalimatnya tidak begitu. Saya
tidak tahu kalau ada begitu," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan Mahfud MD , di Depok, Jawa Barat, Senin (17/2/2020) seperti dilansir
dari Antara .

Mahfud menegaskan Pemerintah Pusat tidak bisa mengganti ketentuan dalam
undang-undang (UU). Namun, kata dia, UU bisa diamandemen melalui Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Oleh sebab itu, kalau ada yang seperti itu, nanti disampaikan ke DPR dalam proses
pembahasan," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly juga mengatakan hal serupa. Ia berkata
Pasal 170 ayat (1) draf RUU Cipta Kerja Omnibus Law itu salah ketik.

Kembalikan ke Pemerintah Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
(YLBHI) Asfinawati meminta sebaiknya pemerintah menarik kembali draf RUU Cilaka
Omnibus Law dari DPR. Hal itu karena pemerintah telah melakukan kesalahan.

Page 40 of 185.