Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 45
Title PEMERINTAH SALAH KETIK RUU OMNIBUS LAW, SAID DIDU: BERHENTI BERBOHONG!
Media Name viva.co.id
Pub. Date 19 Februari 2020
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1200493-pemerintah-salah-ketik- ruu-omnibus-
Page/URL
law-said-didu-berhenti-berbohong
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menuai kritik dari
berbagai kalangan, di antaranya terkait kewenangan Presiden Republik Indonesia
bisa mengubah ketentuan dalam UU Omnibus Law dengan Peraturan Pemerintah
(PP).
Dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja, tertulis pada BAB XIII Ketentuan Lain-
lain bahwa Pasal 170 Ayat (1) dituliskan dalam rangka percepatan pelaksanaan
kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan
dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang
yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini.
Pada Ayat (2), disebutkan bahwa perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dan, Ayat (3) dituliskan bahwa
dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.
Kemudian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD
mengakui dalam Pasal 170 Omnibus Law Cipta Kerja ini ada kesalahan redaksional.
"Ya salah ketik sebenarnya, artinya harus diakui keliru," kata Mahfud seperti dilansir
news Selasa, 18 Februari 2020.
Namun, alasan pemerintah yang salah ketik itu langsung dikritik. Sebab, tidak
masuk akal apabila pemerintah salah ketik sampai satu pasal dalam RUU Omnibus
Law Cipta Kerja.
"Mana ada ceritanya salah ketik sampai 1 Pasal 3 ayat. Kalau tadi 1 kata, okelah! Isi
dari Ayat 1 sampai 3 sistematis lagi, saling berkaitan. Akui sajalah sejak awal niat
kalian ya maunya seperti bunyi Pasal 170 ini. Biar bisa suka-suka. Kacau Pasal 170
Ayat 3 ini," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon melalui akun
Twitternya.
Menurut dia, biasanya bus yang benar itu selalu mengantarkan semua
penumpangnya dengan baik dan selamat. Tapi, berbeda dengan draft RUU Omnibus
Page 44 of 185.
