Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020

Sebab, kata dia, salah ketik tidak hanya terjadi pada draf RUU ini. Undang-Undang
No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah resmi
berlaku saja saat itu juga mengalami hal serupa.

Dalam Pasal 29 huruf e menyebutkan bahwa usia pimpinan KPK minimal berusia 50
tahun dan maksimal 65 tahun pada proses pemilihan. Sementara pimpinan KPK
Nurul Ghufron baru berusia 45 tahun.

"Seharusnya demikian [Jokowi tarik draf RUU Cilaka]. Tapi saya yakin mereka
enggak akan mau," kata perempuan yang akrab disapa Asfin ini saat dihubungi
reporter Tirto , Selasa (18/2/2020).

Meskipun, kata Asfin, pemerintah pusat berwenang mengubah UU dapat
berkonsultasi dengan Pimpinan DPR, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 170
ayat (3). Namun, hal itu tidak memiliki ikatan hukum. Sebab sifatnya hanya
konsultasi dan akhirnya keputusan tetap ada di tangan pemerintah.

"Paragraf ini sebenarnya menunjukkan pemerintah tahu ketentuan yang mereka
buat menyalahi UU. Oleh karena itu, mereka menambal dengan konsultasi," kata
Asfin.

Selain itu, kata Asfin, jika pemerintah pusat melakukan konsultasi dengan DPR RI
dalam mengubah UU, hal itu sama saja bohong. Pasalnya, ia melihat parlemen
dikuasai oleh partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf.

"Cara itu [konsultasi dengan DPR] tipu-tipu saja untuk mengurangi kesan
pelanggaran dalam hukum pasal itu," ucap dia.

Jika tetap memaksakan pemerintah pusat dapat mengganti UU, Asfin menyatakan
Jokowi telah melanggar sumpahnya sebagai Presiden Republik Indonesia.
Sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 9 Perubahan Pertama UUD 1945.

Pasal tersebut berbunyi: "Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban
Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan
menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya
serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa." "Jadi rusak negara ini hanya karena
ambisi investasi yang tidak teruji dan juga tidak menyejahterakan rakyat," kata
Asfin.

Hal senada diungkapkan Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
Nining Elitos. Ia juga meminta draf RUU Cilaka yang telah diserahkan ke DPR itu,
harus dikembalikan lagi ke pemerintah.

Tak hanya itu, Nining pun mendesak agar draf RUU Cilaka itu tidak lagi dibahas.
Sebab, selama melakukan pembahasan, Nining melihat banyak serikat buruh yang
tidak dilibatkan. Sehingga ia menilai pembahasan draf RUU Cilaka tidak demokratis

Page 41 of 185.