Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 43
atau ugal-ugalan.
"Kami menyatatakan tolak Omnibus Law. Kemudian kami mendesak tidak ada
pembahasan Omnibus Law di DPR," kata dia kepada reporter Tirto .
Nining pun merasa heran dengan pernyataan Mahfud MD dan Yasonna Laoly yang
mengatakan Pasal 170 ayat (1) RUU Cilaka itu salah ketik. Menurut dia, anak buah
Jokowi bukanlah murid Taman Kanan-Kanak (TK) yang masih salah tulis dalam
membuat draf RUU.
"Mereka itu menteri loh, enggak masuk akal saja kalau mereka seperti itu," kata dia.
Tolak RUU Cilaka, KSPI Siap Demo Besar di 24 Provinsi Sementara itu, peneliti dari
Forum Masyatakat Perduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai pemerintah
hanya mengkambing hitamkan pasal yang salah ketik. Menurut dia, Pasal 170 itu
dimasukkan secara sadar oleh pemerintah.
"Ketika ada protes yang disampaikan terkait hal itu, memang paling mudah
menyalahkan benda mati seperti mesin tik," kata Lucius saat dihubungi reporter
Tirto , Selasa (18/2/2020).
Lucius pun menilai target 100 hari yang diberikan oleh Presiden Jokowi sangat tidak
masuk akal. Mengingat materi RUU Cilaka ini prematur karena dibuat secara tegesa-
gesa dan terlalu ambisius.
Apalagi banyak pihak yang memprotes perihal pasal yang terkandung di dalam RUU
itu. Menurut dia, jika pemerintah dan DPR tetap ngotot membahasnya dalam 100
hari kerja, maka kritik dari masyarakat bakal masif untuk menentang kebijakan itu.
"Jadi waktu 100 hari dengan banyak materi yang belum sempurna, saya kira terlalu
ambisius dan tergesa-gesa," kata Lucius.
Perbaikan Saat Pembahasan di DPR Mahfud MD memahami kalau RUU Cipta Kerja
yang disusun oleh Kemenko Perekonomian itu salah dan keliru. Menurut Mahfud,
kesalahan tersebut tidak jadi masalah karena menjadi ruang koreksi pemerintah.
Mahfud menuturkan RUU Cilaka ini masih dalam rancangan, sehingga publik masih
bisa mengubahnya saat dilakukan pembahasan di DPR antara pemerintah dan
parlemen.
"Namanya RUU Demokratis itu masih bisa diperbaiki, selama masa pembahasan dan
sekarang sudah dimulai proses penilaian masyarakat. Silakan saja dibuka," kata
Mahfud , di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi mengatakan legislatif tak perlu
mengembalikan draf RUU Cilaka atau Cipta Kerja ke pemerintah. Alasannya, kata
Baidowi, karena draf tersebut akan ada waktu untuk membahasnya.
Page 42 of 185.
