Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 46
Law Cipta Kerja yang dibuat Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Tapi omniBUS yang ini, penumpang yang dipastikan selamat itu baru pengusaha.
Penumpang lain seperti buruh, lingkungan bahkan Pemda, dan lain-lain semua ketar
ketir. Teruslah bersuara sampai semua selamat!," jelas dia.
Jangan bercanda, ini serius Selain itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN
Muhammad Said Didu meminta kepada pemerintah untuk tidak mengelabui atau
membohongi masyarakat lagi. Karena, tidak mungkin pemerintah salah ketik dalam
membuat draft RUU Omnibus Law pada Pasal 170.
"Prof @mohmahfudmd, prof @YasonaLaoly ini jelas bukan salah ketik Bapak-bapak
Menteri. Saya mohon dengan sangat, BERHENTILAH BERBOHONG!," katanya.
Di samping itu, Said mengingatkan pemerintah juga jangan bilang belum membaca
poin-poin dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Khususnya, Pasal 170
karena berada pada bagian akhir.
"Jangan juga katakan belum dibaca karena posisinya di pasal-pasal terakhir yang
sangat jelas bahwa pemerintah ingin ubah UU lewat PP. Kalau mau wujudkan
pemerintahan otoriter, jangan bercanda Pak. Ini sangat serius," ucapnya.
RUU Omnibus Law untuk siapa? Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat,
Ferdinand Hutahaean mempertanyakan draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja
sebenarnya untuk siapa. Soalnya, rancangan Undang-undang tersebut banyak
ditolak oleh berbagai pihak mulai buruh dan sebagainya.
"Omnibus Law ditolak buruh, permudah TKA (tenaga kerja asing), menyunat hak
DPR soal UU, Presiden bisa mengubah UU dengan PP, ditolak aktivis lingkungan,
dan lain-lain. Jadi sebetulnya Omnibus Law ini untuk siapa? Untuk rakyat atau
hanya untuk menguatkan akar kekuasaan penguasa?," tuturnya.
Page 45 of 185.
