Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 51
pertama setelah dilantik sebagai Presiden RI periode 2019-2024 pada tanggal 20
Oktober 2019. Istilah ini berasal dari omnibus bill yaitu UU yang mencakup berbagai
isu atau topik.
Presiden Jokowi dalam rapat terbatas 15 Januari 2020 menargetkan agar
pembahasan omnibus law di DPR dapat dilakukan hanya dalam 100 hari kerja.
"Omnibus law memang belum populer digunakan di sini. Akan tetapi, sudah banyak
diterapkan di Amerika Serikat, Filipina, ini adalah strategi reformasi regulasi,
harapannya hukum kita lebih sederhana, fleksibel, dan responsif dalam menghadapi
perubahan yang terjadi," kata Presiden menjelaskan.
Omnibus law tersebut direncanakan akan merevisi 1.244 pasal dari 79 undang-
undang.
Omnibus law tersebut sudah dibahas dengan 31 kementerian dan lembaga, sudah
menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti 7 konfederasi
buruh dan 28 serikat buruh lain.
Ada 11 klaster yang akan diatur dalam omnibus law tersebut, yaitu klaster
penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan
pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan
inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi,
dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi dan kawasan industri.
(asp/asp) omnibus law ruu cipta kerja.
Page 50 of 185.
