Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 50
Title OMNIBUS LAW DINILAI PENUH KERAHASIAAN, PERLU DICURIGAI
Media Name detik.com
Pub. Date 19 Februari 2020
https://news.detik.com/berita/4905123/omnibus-law-dinilai-penuh-keraha siaan-perlu-
Page/URL
dicurigai
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Peneliti The Indonesian Institute Aulia Guzasiah menilai keterlibatan publik
dalam penyusunan rancangan undang-undang omnibus law masih minim. Hal itu
erlihat dari banyaknya naskah RUU yang tidak mengakomodasi kepentingan
khalayak luas.
"Saya kira pemerintah perlu mengkaji kembali dengan melibatkan partisipasi
masyarakat secara aktif dan luas," kata Aulia di Jakarta sebagaimana dikutip dari
Antara, Rabu (19/2/2020).
Menurut dia, dalam prosesnya, penyusunan RUU omnibus law lebih banyak
melibatkan kalangan pengusaha ketimbang elemen masyarakat. Seperti ormas,
lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi.
Maka dari itu, dia tidak heran apabila substansi dari RUU omnibus law lebih banyak
menguntungkan para pemilik modal/pengusaha, sementara di satu sisi justru
menggerus hak tenaga kerja.
Omnibus law, kata Aulia, bisa dibilang konsep yang sapu jagad karena bisa
menyederhanakan berbagai peraturan perundang-undangan, baik secara horizontal
maupun vertikal.
"Oleh karena itu, dampaknya bisa dikatakan tidak hanya menyasar substansi
tertentu saja, dia memiliki dampak yang masif dan sistematis. Untuk itu, undang-
undang seperti ini harus melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan luas,"
kata Aulia.
Menurut dia, adanya kesalahan tersebut menunjukkan minimnya keterbukaan dan
transparansi pemerintah dalam penyusunan RUU sapu jagad tersebut.
"Sejak awal penyusunan pun sebenarnya proses transparansi harus dibuka, baik dari
naskah akademik maupun dari rancangan undang-undang. Akan tetapi, sayangnya
hari ini tidak, malah dirahasiakan. Saya kira ada sesuatu yang perlu dicurigai di sini,"
ucap Aulia.
Istilah omnibus law pertama diperkenalkan Presiden Joko Widodo dalam pidato
Page 49 of 185.
