Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2020
P. 58
Pada pendemo tersebut juga menggelar teatrikal yang menggambarkan
ketidakberdayaan buruh melawan pengusaha dan penanam modal.
Koordinator Aksi, Yudha mengatakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja bukanlah cipta
kerja tetapi cipta sengsara, sebab merugikan tenaga kerja, buruh semakin terpuruk
dan terancam masa depannya.
"Kami berjuang untuk menolak RUU Omnibus Law, sebab akan merugikan
keberlangsungan untuk peningkatan kesejahteraan buruh," katanya.
Ia mengemukakan ada sejumlah poin yang merugikan buruh, antara lain tanpa
kepastian nilai pesangon buruh yang terkena PHK, hilangnya upah minimum
kabupaten/kota, penggunaan tenaga kontrak yang masif, karyawan kontrak pada
berbagai lini, hapusnya jaminan sosial, dan membanjirnya tenaga kerja asing.
Selain itu, katanya tidak ada aturan yang jelas dalam pengaturan jam kerja,
dihapusnya sanksi pada pengusaha yang tidak membayar upah buruh, dan
kemudahan pengusaha melakukan PHK pada buruh.
Dalam unjuk rasa tersebut mereka mendesak DPRD Kabupaten Temanggung untuk
menyampaikan surat tuntutan ke DPR RI bahwa rakyat Temanggung menolak RUU
Cipta Kerja.
Mereka juga meminta negara melindungi dan memberikan apa yang menjadi hak-
hak para pekerja, terutama buruh perempuan yang rentan terhadap pelecehan dan
kekerasan.
Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Yunianto yang menemui demonstran
mengatakan akan menyampaikan aspirasi dari mahasiswa dan buruh ke pemerintah
pusat.
"Kami akan kirim permintaan mahasiswa dan buruh ke pusat sesuai jalur," katanya
pula.
Pewarta: Heru Suyitno Editor: Budisantoso Budiman COPYRIGHT (c)2020 .
Page 57 of 145.
