Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2020
P. 49

BNSP CATAT TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI CAPAI 4,9 JUTA

              Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi (BNSP) mencatat hingga tahun 2020, Lembaga Sertifikasi
              Profesi (LSP) terlisensi telah mencapai 1.827 LSP. Rinciannya LSP P1 sebanyak 1.4481, LSP P2
              sebanyak 81, dan LSP P3 sebanyak 308.

              Sementara jumlah asesor kompetensi yang teregistrasi sebanyak 41.770 orang dengan jumlah
              tempat uji kompetensi (TUK) sebanyak 15.254 di seluruh Indonesia. Lalu tenaga kerja yang
              bersertifikat sebanyak 4.926.635.

              "Sampai saat ini, jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi sebanyak 4.926.635 orang," kata
              Komisioner BNSP, Bonardo Aldo Tobing dalam keterangan tertulis, Selasa (1/12/2020).

              Saat membuka Rapat Koordinasi LSP Tahun 2020 di Hotel JW Marriott Medan, Sumatera Utara,
              Bonardo  mengatakan  sertifikat  kompetensi  tengah  menjadi  topik  pembicaraan  di  kalangan
              profesional. Hal itu sebagai akibat perannya yang sangat penting dan strategis di era globalisasi,
              yakni  tenaga  kerja  bebas  bekerja  di  negara  mana  pun  asalkan  dapat  memenuhi  standar
              keterampilan/kompetensi  yang  telah  ditetapkan  dan  dapat  dibuktikan  dengan  kepemilikan
              sertifikat kompetensi tersebut.

              Ia  mengatakan  tenaga  kerja  bisa  dikatakan  kompeten  apabila  mencakup  tiga  hal,  yaitu
              pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap/perilaku.  Sehingga  tenaga  kerja  diharapkan  dapat
              berkompetensi dengan kompetensi yang ada di industri.

              "Sedangkan industri diharapkan aktif berpartisipasi untuk mengembangkan kompetensi kerja
              dalam dinamika perkembangan teknologi yang sangat cepat," ucapnya.

              Menurutnya, sistem sertifikasi kompetensi dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan
              daya  saing  tenaga  kerja  Indonesia  dan  sekaligus  meningkatkan  penghargaan  industri  pada
              tenaga kerja dengan kualifikasi kompetensi tertentu.

              "Sertifikasi  kompetensi  juga  dapat  digunakan  sebagai  acuan  dalam  kebijaksanaan
              pengembangan kompetensi tenaga kerja dan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana
              strategis penyusunan pengembangan industri di Indonesia, sehingga dapat memperkecil dan
              menghilangkan jarak dan ketidaksesuaian antara tenaga kerja fan industri, serta antara usaha
              dan dunia kerja," terangnya.

              Ia  menyatakan  pemerintah  bersama  pihak-pihak  terkait  telah  berupaya  menyusun  dan
              menerapkan  standar  kompetensi  kerja  SDM  industri  sesuatu  dengan  tingkat  keahlian  untuk
              menjamin keberadaan tenaga kerja dalam negeri yang berkualitas.

              "Penyusunan standar kompetensi ini mengacu pada berbagai standar baik dari dalam maupun
              luar negeri, sehingga sertifikasi kompetensi yang dihasilkan diharapkan dapat setara dengan
              kompetensi di negara lainnya," ujarnya.

              Seusai  pembukaan,  Rakor  LSP  dilanjutkan  dengan  sesi  diskusi  panel.  Adapun  yang  menjadi
              pembicara pada diskusi tersebut adalah Komisioner BNSP, Mulyanto dan Direktur Eksekutif Kadin
              Sumatera Utara, Hendra Utama.

              Rakor ini dihadiri peserta yang berasal dari dinas-dinas terkait dan LSP P1 dan P2 di daerah
              Sumatera Utara, Sumatera Barat, Pekanbaru, dan Sumatera Selatan. Sementara peserta yang
              mengikuti  secara  online  sebanyak  100  orang  dari  LSP  P1  dan  P2  daerah  Kepulauan  Riau,
              Bengkulu, Jambi, dan Lampung.




                                                           48
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54