Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2020

Acara Sosialisasi dan Serap Aspirasi pertama dengan tema Public Consultation and Outreach
regarding: The Implementation of Law 11/2020 on Job Creation, diselenggarakan secara virtual
pada Senin (30/11/2020). Sekitar 35 Business Chambers/ Councils/ Associations negara mitra
dagang Indonesia, menghadiri acara sosialisasi tersebut dengan jumlah peserta sebanyak 270
peserta dari beberapa Chamber of Commerce / Business Council antara lain American Chambers
of Commerce Indonesia (AmCham Indonesia), United States - ASEAN Business Council (US-ABC),
European Chamber (EuroCham Indonesia), Indonesia - Australia Business Council (IABC), Swiss
Business Hub, British Chamber of Commerce (BritCham), ASEAN Business Advisory Council
(ASEAN BAC), dll.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan antusiasme Asosiasi
Bisnis dari negara-negara mitra dagang Indonesia menghadiri acara ini menunjukkan keseriusan
mereka untuk memahami UU Cipta Kerja, yang nantinya tentu akan mempengaruhi bentuk kerja
sama bisnis dan investasi di masa yang akan datang.

Kegiatan sosialisasi membahas sejumlah isu penting dalam beberapa klaster UU Cipta Kerja,
antara lain klaster terkait Perpajakan, Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, Kemudahan
Berusaha, dan terkait dengan Daftar Prioritas Investasi.

Substansi klaster terkait Perpajakan antara lain: Penghapusan PPh Badan; Pengecualian Inbound
Dividen, Non Objek PPh, dan Penyertaan Modal dalam Aset (imbreng) tidak terutang PPN;
relaksasi hak Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP); pengaturan ulang
dalam sanksi administrasi pajak dan imbalan bunga; penentuan subjek pajak orang pribadi;
penerbitan surat tagihan pajak (STP) daluwarsa 5 tahun; pemajakan transaksi elektronik dan
pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak memiliki NPWP dalam faktur pajak.

Untuk memberi kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan, UU Cipta Kerja
mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru atas ketentuan Perizinan Berusaha
terkait AMDAL, standar dan izin lingkungan dan uji kepatuhan lingkungan sebagaimana diatur
dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU
Cipta Kerja diarahkan pada perbaikan ketentuan operasional terkait sistem perizinan yang
terintegrasi dan penyederhanaan proses persetujuan lingkungan untuk meningkatkan ease of
doing business, dengan tetap memenuhi syarat perlindungan lingkungan sesuai prinsip dan
konsep dasar AMDAL.

"Acara ini sangat penting, untuk meluruskan persepsi yang sempat beredar di kalangan LSM
internasional bahwa UU Cipta Kerja tidak pro lingkungan hidup. Pada kesempatan ini, kita
menegaskan kembali komitmen perlindungan dan manajemen lingkungan hidup," ujar Airlangga.

Di sektor ketenagakerjaan, target dari UU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan kesempatan
kerja yang lebih luas untuk unemployed workforce, kepastian dan proteksi bagi pekerja/buruh,
dan asuransi dan perlindungan hak pekerja yang terimbas pemutusan hubungan kerja (PHK).
UU Cipta Kerja juga diharapkan dapat memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia, dengan
mempermudah pengurusan lisensi bisnis melalui pendekatan baru berbasis risiko pada
pengurusan lisensi bisnis. Kemudian, perbaikan dalam hal perizinan dasar antara lain dengan
mengintegrasikan dan menyederhanakan beberapa undang-undang yang mengatur lisensi
dasar.

"Salah satu perbaikan kemudahan berusaha dilakukan melalui upaya mempermudah pengurusan
lisensi bisnis, dengan menggunakan pendekatan baru berbasis risiko atau Risk Based Approach.
Perizinan berbasis risiko dibagi menjadi 3 tingkatan, yakni risiko rendah, menengah dan tinggi,"
kata Airlangga.

43