Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021

JKP. Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 99 tahun 2013 tentang pengelolaan aset
jaminan sosial ketenagakerjaan.

PEMERINTAH SIAPKAN ATURAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN
PEKERJAAN

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengatakan, saat ini pemerintah tengah
menyiapkan aturan-aturan pelaksanaan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, terdapat beberapa peraturan terkait
program JKP. Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 99 tahun 2013 tentang pengelolaan
aset jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal ini terkait investasi dana jaminan sosial (DJS) JKP terkait instrumen jangka pendek dan
liquiditas dan presentase dana operasional yang bersumber dari DJS JKP. “PP tentang modal
awal program JKP, tadi kita sudah menghitung sekitar Rp 6 triliun,” ujar Anwar dalam diskusi
virtual, Rabu (14/7).

Anwar mengatakan, modal awal tersebut rencananya akan ditempatkan di BPJS Ketenagakerjaan
sebagian atau seluruhnya, untuk 3 manfaat program JKP atau hanya cash benefit.

Kemudian, PP nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program JKK (jaminan kecelakaan
kerja) dan JKM (jaminan kematian). Hal ini menyangkut rekomposisi iuran JKK. “Ini sudah
disampaikan usulan perubahan PP 44/2015,” ucap dia.

Lalu, Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) tentang tata cara pembayaran iuran JKP yang
dibayarkan oleh pemerintah pusat. Serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
tentang tata cara pemberian manfaat JKP berupa akses informasi pasar kerja dan pelatihan
kerja.

“Serta Keputusan Presiden tentang pelaporan lowongan pekerjaan. Jadi beberapa hal memang
kita sedang betul-betul kerja keras, hampir semua yang regulasi sedang kita selesaikan.
Permenaker tentang tata cara pemberian manfaat JKP berupa akses informasi pasar kerja dan
pelatihan kerja, yang saat ini dalam proses penyelesaian,” terang Anwar.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia mengatakan, pihaknya saat ini
menunggu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang tata cara pemberian
manfaat JKP berupa akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Serta Peraturan Menteri
Keuangan (Permenkeu) tentang tata cara pembayaran iuran JKP yang dibayarkan oleh
pemerintah pusat.

BPJS Ketenagakerjaan saat ini juga tengah proses integrasi data JKN BPJS Kesehatan karena
salah satu syarat penerima manfaat JKP adalah peserta tersebut mengikuti JKN BPJS Kesehatan.

Secara internal BPJS Ketenagakerjaan juga tengah mempersiapkan sejumlah regulasi
penyesuaian peraturan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian, persiapan aplikasi yakni integrasi
dengan sistem informasi ketenagakerjaan (Sisnaker) dan integrasi dengan JKN. “Serta persiapan
SDM (sumber daya manusia),” ucap Roswita.

124