Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021
P. 130
JIKA PPKM DARURAT DIPERPANJANG, PENGUSAHA MAL MINTA BEBAN LISTRIK
DAN SEPARUH GAJI KARYAWAN DITANGGUNG PEMERINTAH
Pemerintah berencana memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat selama enam Minggu.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan
Anggaran DPR RI di Jakarta, Senin (12/07/2021).
"PPKM Darurat selama empat hingga enam Minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus
Covid-19. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," kata Sri Mulyani.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja meminta pemerintah memberikan
insentif dan bantuan bagi industri pusat perbelanjaan yang terdampak akibat perpanjangan
kebijakan pembatasan.
Menurutnya, sejak tahun 2020 hingga saat ini industri perbelanjaan mengalami defisit yang
cukup tajam.
Di samping para pelaku usaha tetap memiliki sejumlah beban dan biaya pengeluaran yang wajib
dibayarkan meskipun tokonya tidak beroperasi.
"Kami pelaku usaha pusat perbelanjaan meminta kepada pemerintah untuk segera dapat
memberikan perhatian dan bantuan," kata Alphonzus dalam keterangannya, Rabu (14/07/2021).
Adapun bantuan atau insentif diminta yakni: Alphonzus menuturkan penutupan operasional
pusat perbelanjaan secara berkepanjangan akan berdampak buruk terutama berisiko terjadinya
pemutusan hubungan kerja karyawan.
"Jika penutupan operasional terus berkepanjangan maka akan banyak pekerja yang dirumahkan
dan jika keadaan semakin berlarut maka akan banyak terjadi lagi PHK," tuturnya.
Dia menambahkan saat ini sektor usaha non-formal mikro dan kecil semakin terpuruk. Hampir
semua pusat perbelanjaan banyak terdapat usaha non formal seperti tempat kos, warung, parkir,
ojek dan lainnya.
"Nah mereka ini juga harus ikut tutup dikarenakan kehilangan pelanggan yaitu para pekerja yang
sudah tidak ada lagi akibat Pusat Perbelanjaan tutup," tambah dia.
129
