Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021

Judul Pemerintah Susun Aturan WFH Cegah PHK Lebih Lanjut

Nama Media republika.co.id
Newstrend PPKM Darurat

Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qw8jjn328/pemerintah-susun-aturan-wfh-
cegah-phk-lebih-lanjut

Jurnalis Indira Rezkisari
Tanggal 2021-07-14 19:47:00

Ukuran 0
Warna Warna

AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Dedy Permadi (Juru Bicara Kementerian Kominfo) Kebijakan ini diambil dengan
mempertimbangkan bahwa banyak pekerja yang terancam mengalami pemutusan hubungan
kerja (PHK) dan dirumahkan. Untuk itu, saat ini pemerintah sedang dengan serius menyusun
langkah-langkah untuk menghindari PHK karyawan dan di saat bersamaan menyelamatkan
perusahaan

negative - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)
Kalau seharusnya dia bekerja sebulan 30 hari, ini jadi 15 hari. Jadi sehari di rumah, sehari di
tempat kerja. Ini juga pada prinsipnya untuk menghindari para pekerja/buruh tersebut
dirumahkan

neutral - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Saya
sudah atur pembicaraan dengan Ibu Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian, soal
bagaimana kita coba meringankan ini. Tentu kita akan cari masukan. Saya sudah bicara juga
dengan beberapa teman-teman pengusaha, Kadin misalnya, untuk mengatasi ini

Ringkasan

Pemerintah terus menyusun langkah-langkah untuk bisa mencegah pemutusan hubungan kerja
(PHK) karyawan dan upaya menyelamatkan perusahaan akibat Pembelakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali. Salah satunya melalui panduan penafsiran kerja
dari rumah. Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dedy Permadi,
mengatakan Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut
Binsar Pandjaitan, telah meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk menerbitkan aturan mengenai

132