Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021
P. 170
Ringkasan
Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat melakukan inspeksi mendadak
(sidak) ke sejumlah perkantoran selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat. Hasilnya, sebanyak lima perkantoran ditutup sementara karena melanggar
aturan.
5 KANTOR DI JAKPUS DITUTUP SEMENTARA KARENA LANGGAR PPKM DARURAT
Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat melakukan inspeksi mendadak
(sidak) ke sejumlah perkantoran selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat.
Hasilnya, sebanyak lima perkantoran ditutup sementara karena melanggar aturan.
Kepala Seksi Pengawasan Suku Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat
Kartika Lubis mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengawasan terhadap 51 gedung
perkantoran selama periode 3-12 Juli 2021.
"Dari 51 gedung perkantoran yang disidak, ada lima perkantoran yang dikenakan sanksi
penutupan sementara," kata Kartika saat dihubungi, Rabu (14/7/2021).
Penutupan sementara itu berlaku sampai progam PPKM darurat berakhir pada 20 Juli.
"Sanksi berupa penutupan sementara dikenakan terhadap perusahaan atau perkantoran yang
berulang kali melanggar penerapan prokes, serta masuk kategori non esensial namun beroperasi
selama diberlakukan PPKM darurat," kata Kartika.
Selain itu, ada 22 perkantoran yang dikenakan sanksi teguran tertulis. Sanksi teguran tertulis
dikenakan karena masih ditemukannya pelanggaran, seperti jumlah pegawai yang masuk kantor
melebihi kapasitas.
Sanksi teguran itu bisa ditingkatkan jika kembali ditemukan pelanggaran.
Kartika menegaskan, selama masa Pemberlakuan PPKM Darurat, perkantoran yang masuk dalam
perusahaan sektor kritikal dan esensial diizinkan beroperasi dan pegawainya bekerja dari kantor
( work from office ).
"Sedangkan non esensial dan non kritikal tidak diizinkan beroperasi," kata Kartika.
Sementara itu, Polda Metro Jaya telah menetapkan 35 pimpinan perusahaan sebagai tersangka
karena melanggar aturan PPKM darurat.
"Berarti sudah 35 yang ditetapkan penyidikan. Ada yang pimpinannya, manajernya, bahkan CEO-
nya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, Selasa (13/7/2021), seperti
dikutip Tribunnews.
Namun demikian, Yusri tak menjelaskan secara merinci siapa saja pimpinan perusahaan yang
ditetapkan tersangka karena melanggar PPKM Darurat itu.
169
