Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021

untuk menerbitkan aturan mengenai penafsiran kerja dari rumah atau Work From Home (WFH)
agar tidak terjadi perbedaan pandangan.

PEMERINTAH CEGAH PHK DAN SELAMATKAN PERUSAHAAN AKIBAT PPKM
DARURAT

JAKARTA - Pemerintah terus menyusun langkah-langkah untuk bisa mencegah pemutusan
hubungan kerja (PHK) karyawan dan upaya menyelamatkan perusahaan akibat Pembelakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi mengatakan
Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
telah meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk menerbitkan aturan mengenai penafsiran kerja
dari rumah atau Work From Home (WFH) agar tidak terjadi perbedaan pandangan.

Aturan itu juga diminta menjelaskan definisi "dirumahkan" yang berpotensi berdampak pada
pengurangan upah buruh dan pekerja.

"Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan bahwa banyak pekerja yang terancam
mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Untuk itu, saat ini pemerintah
sedang dengan serius menyusun langkah-langkah untuk menghindari PHK karyawan dan di saat
bersamaan menyelamatkan perusahaan," kata Dedy dalam keterangan pers harian PPKM
Darurat, Rabu (14/7/2021).

Menteri Ketenagakerjaan juga telah mengeluarkan surat edaran untuk mendukung pelaksanaan
PPKM Darurat yang efektif di lingkungan kerja.

Surat edaran itu meliputi upaya vaksinasi, pengadaan masker dan perlengkapan kesehatan,
penyediaan sarana isolasi mandiri dan sebagainya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
meminta agar jam kerja bagi para buruh atau pekerja diperketat menyusul masih banyaknya
zona merah, khususnya di tempat industri beroperasi.

Luhut pun mengusulkan kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar menerapkan
mekanisme sehari kerja, sehari di rumah.

"Kalau seharusnya dia bekerja sebulan 30 hari, ini jadi 15 hari. Jadi sehari di rumah, sehari di
tempat kerja. Ini juga pada prinsipnya untuk menghindari para pekerja/buruh tersebut
'dirumahkan'," ungkap Luhut.

Luhut juga telah mengatur pembicaraan dengan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian
untuk bisa meringankan beban pihak-pihak yang terdampak PPKM darurat.

"Saya sudah atur pembicaraan dengan Ibu Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian, soal
bagaimana kita coba meringankan ini. Tentu kita akan cari masukan. Saya sudah bicara juga
dengan beberapa teman-teman pengusaha, Kadin misalnya, untuk mengatasi ini," katanya.

(E-3).

174