Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021

LUHUT TELEPON MENAKER: WFH DI PPKM DARURAT JANGAN JADI ALASAN PHK
PEKERJA

Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, menelepon Menaker Ida Fauziyah
untuk meminta perusahaan tak menjadikan aturan WFH saat sebagai alasan mem-PHK pekerja.

Hal itu dilakukan, setelah banyak ditemukan perusahaan yang merumahkan pekerjanya hingga
berujung PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Keharusan bekerja dari rumah atau WFH (Work
From Home) untuk sektor non-esensial dan non-kritikal, dijadikan alasan oleh perusahaan
tertentu.

"Pak Luhut selaku Koordinator PPKM Darurat juga telah meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk
menerbitkan aturan mengenai penafsiran bekerja dari rumah atau work from home, agar tidak
terjadi perbedaan pandangan mengenai," kata Juru Bicara PPKM Darurat, Dedy Permadi, dalam
keterangan pers virtual, Rabu (14/7).

"Termasuk di dalamnya terkait dengan definisi 'dirumahkan'. Ini berpotensi berdampak pada
pengurangan upah buruh dan pekerja," lanjut Dedy yang juga Juru Bicara Kementerian Kominfo
itu.

Aturan ini, ujar Dedy, sangatlah diperlukan apalagi banyak pekerja yang justru mengalami PHK
atau dirumahkan. Untuk itu, pemerintah terus berupaya agar kejadian seperti ini dapat dihindari
di masa yang akan datang.

Menurut Dedy, menyatakan kalau karyawan tidak bekerja di kantor, tapi dari rumah karena PPKM
Darurat, jangan sampai jadi alasan pemberhentian pekerja.

"Kebijakan yang diambil dengan mempertimbangkan bahwa banyak pekerja yang terancam PHK
dan dirumahkan. Saat ini Pemerintah sedang serius menyusun langkah-langkah untuk
menghindari karyawan dan di saat bersamaan menyelamatkan perusahaan," ujarnya.

176