Page 245 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021
P. 245
SEKJEN KEMNAKER PAPARKAN KELEBIHAN AKSES PASAR KERJA DI JKP
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menjelaskan
manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa akses pasar kerja termasuk juga konseling
untuk memastikan pemanfaat mendapatkan informasi pekerjaan baru.
"Informasi pasar kerja ini adalah sebagai sebuah jalan untuk seseorang yang ter-PHK untuk dia
mungkin akan mencari pekerjaan lain. Pekerjaan lain bisa saja sama dengan pekerjaan
sebelumnya atau pekerjaan baru sesuai keinginannya," kata Sekjen Kemnaker Anwar dalam
diskusi tentang JKP, dipantau virtual dari Jakarta, Rabu.
Karena itu, pihak Kemnaker telah menyiapkan pejabat fungsional Pengantar Kerja atau Petugas
Antarkerja untuk memberikan konseling kepada para pemanfaat JKP. Petugas akan membantu
membimbing apakah pemanfaat meneruskan dari profesi yang lama atau mencari di bidang baru.
Hal itu dapat mendorong terjadinya upskilling atau meningkatkan kemampuan di bidang
pekerjaan sebelumnya atau reskilling di mana melakukan pelatihan untuk mendapatkan
kemampuan baru di bidang yang lain.
"Bukan semata-mata informasi terkait lowongan tapi sebetulnya adalah informasi yang terkait
istilahnya kira-kira kesempatan apa yang masih terbuka dari seseorang yang ter-PHK," tegas
Anwar.
JKP sendiri adalah bagian jaminan sosial yang akan diterima oleh pekerja korban PHK yang akan
mendapatkan manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan kesempatan mengikuti
pelatihan kerja.
Perusahaan sendiri diwajibkan untuk mengikutsertakan karyawannya sebagai peserta JKP,
seperti tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program JKP, sebuah aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.
Untuk manfaat tunai sendiri rinciannya adalah 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama dan
25 persen dari upah untuk tiga bulan berikutnya. Maksimal pemberian JKP adalah enam bulan.
Terkait pelatihan kerja akan dilakukan melalui berbagai bentuk berdasarkan kompetensi yang
dilakukan baik melalaui balai latihan kerja milik pemerintah maupun swasta dan perusahaan.
244
