Page 266 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021

Ringkasan

Tanda-tanda PPKM Darurat diperpanjang 6 minggu mulai terlihat dari sejumlah pernyataan
pemimpin negeri. Setelah sempat dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal rencana PPKM
Darurat diperpanjang setelah 20 Juli jika kasus Covid-19 masih tinggi, kali ini datang dari Menko
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut Binsar Pandjaitan meminta para
pengusaha untuk mengubah jadwal jam kerja para buruhnya. Hal itu berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan PPKM Darurat hari ke-11 menunjukkan tren mobilitas masyarakat mulai turun di
Jawa dan Bali. Namun, mobilitas di kawasan industri masih tinggi. "Jadi jangan sampai mereka
itu makan siang bersama-sama, menimbulkan kerumunan. Intinya jam makan diperhatikan,
jangan sampai bertemu makan bareng. Saya serahkan ini ke Menaker Ida," ucap dia.

LUHUT MINTA USUL JAM KERJA BURUH JADI 15 HARI, TANDA-TANDA PPKM
DARURAT DIPERPANJANG?

TRIBUNJABAR.ID,JAKARTA - Tanda-tanda PPKM Darurat diperpanjang 6 minggu mulai terlihat
dari sejumlah pernyataan pemimpin negeri.

Setelah sempat dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal rencana PPKM Darurat
diperpanjang setelah 20 Juli jika kasus Covid-19 masih tinggi, kali ini datang dari Menko
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan .

Luhut Binsar Pandjaitan meminta para pengusaha untuk mengubah jadwal jam kerja para
buruhnya.

Hal itu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat hari ke-11 menunjukkan tren
mobilitas masyarakat mulai turun di Jawa dan Bali. Namun, mobilitas di kawasan industri masih
tinggi.

"Namun masih ada yang perlu menjadi perhatian, salah satunya para buruh yang di mana
industri ini masih banyak merahnya. Kalau bisa saya usul jadwal jam kerja mereka diperketat,"
ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (13/07/2021).

PPKM Darurat berlaku 3 hingga 200 Juli 2021. Tujuannya, membatasi aktifitas masyarakat untuk
menurunkan kasus Covid-19.

Menko Kemaritiman dan Investasi itu juga mengusulkan ke Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah
agar menerapkan mekanisme sehari kerja di rumah dan sehari kerja di kantor.

"Kalau seharusnya dia bekerja sebulan 30 hari, ini jadi 15 hari. Jadi sehari di rumah, sehari di
tempat kerja. Ini juga pada prinsipnya untuk menghindari para pekerja atau buruh tersebut
dirumahkan," ungkap Koordinator PPKM Darurat itu.

Ia menekankan meski akan ada pengubahan aturan jam kerja, tidak jadi alasan bagi pengusaha
untuk tidak memberi upah pegawainya.

Selain itu, agar lebih mengoptimalkan pencegahan penularan Covid-19, sebanyak 50 persen
pekerja atau buruh yang masuk kerja WFO, diminta agar jam makan siangnya diatur. Tujuannya,
agar jam makan siang tidak bersamaan sehingga menghindari penumpukan.
265