Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021
P. 98
kerja. Hal ini agar target pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat dapat tercapai dengan maksimal. "Menanggapi situasi dunia usaha dalam masa PPKM
Darurat ini, maka dibutuhkan penyesuaian terkait jumlah pekerja di perusahaan, pelaksanaan
prokes di tempat kerja, penyesuaian waktu kerja, dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja,"
kata Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas, Rabu (14/7).
KEMNAKER SIAPKAN SEJUMLAH OPSI UNTUK PERUSAHAAN DI MASA PPKM
DARURAT
Untuk memaksimalkan penanganan pandemi COVID-19, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
meminta perusahaan, khususnya yang berada di sektor esensial, untuk memperketat waktu
kerja. Hal ini agar target pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat dapat tercapai dengan maksimal.
"Menanggapi situasi dunia usaha dalam masa PPKM Darurat ini, maka dibutuhkan penyesuaian
terkait jumlah pekerja di perusahaan, pelaksanaan prokes di tempat kerja, penyesuaian waktu
kerja, dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja," kata Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro
Humas, Rabu (14/7).
Menaker Ida menjelaskan, pelaksanaan PPKM Darurat telah diatur melalui Inmendagri No.18
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Inmendagri No.15 Tahun 2021.
Melalui Inmendagri tersebut, sektor esensial menjadi salah satu sektor yang diizinkan untuk
bekerja dari kantor (WFO) hingga mencapai 50%. Meski begitu, perusahaan di sektor esensial
diharapkan lebih memperketat waktu kerja guna memaksimalkan PPKM Darurat.
"Sepanjang dipastikan telah memenuhi kriteria dalam Inmendagri, maka perusahaan di sektor
esensial dapat membuat opsi-opsi untuk memaksimalkan proses produksi," jelas Menaker Ida.
Opsi tersebut di antaranya adalah pekerja/buruh hanya bekerja 15 hari dalam satu bulan.
Artinya, 15 hari untuk bekerja dari kantor (WFO) dan 15 hari sisanya untuk bekerja dari rumah
(WFH), sebagaimana sempat diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
"Opsi lainnya bisa berupa penerapan shift kerja di perusahaan agar tidak terjadi penumpukan
pekerja pada shift yang sama," kata Menaker Ida.
Opsi lainnya yakni melakukan pekerjaan secara 2-1 (2 hari kerja dan 1 hari libur). Dengan opsi
ini maka seluruh pekerja bisa memperoleh giliran kerja.
Selain itu, perusahaan dapat pula memilih merampingkan divisi/unit kerja yang bukan core/inti,
yang tidak membutuhkan pekerja sebesar di masa normal. Sehingga jumlah pekerja di unit
core/inti dapat dimaksimalkan.
Perusahaan juga dapat memilih opsi-opsi lain sesuai dengan karakter proses produksi di
perusahaan masing-masing.
"Opsi-opsi ini dimaksudkan agar perusahaan dapat beroperasi semaksimal mungkin dalam situasi
PPKM, sehingga ekonomi dapat tetap berjalan," kata Menaker Ida melanjutkan.
97
