Page 205 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 AGUSTUS 2021
P. 205
Bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 dan level 4
yang ditetapkan oleh pemerintah Diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang
konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estat, perdagangan dan jasa kecuali
jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan
Mengenai persyaratan jumlah gaji, terdapat ketentuan tambahan bagi pekerja/buruh yang
bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3,5
juta. Persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi atau
kabupaten/kota, yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.
Sebagai contoh, upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi
Rp 4.800.000. Dengan demikian, persyaratan gaji maksimal pekerja di Kabupaten Karawang
yang berhak menerima BSU adalah Rp 4,8 juta.
Besaran BSU
Bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 500.000
per bulan selama dua bulan yang dibayarkan sekaligus.
"Pekerja/buruh yang memenuhi seluruh persyaratan berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp
500.000 per bulan selama dua bulan yang dibayarkan secara sekaligus satu kali transfer,
sehingga total yang didapatkan penerima sebesar Rp 1 juta," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah di Jakarta, Kamis (5/8/2021). Penyaluran bantuan BLT subsidi gaji akan dilaksanakan
pada Agustus 2021. Sebagai catatan, BSU sebesar Rp 1 juta tidak dikenakan pemotongan sama
sekali, dana akan langsung ke rekening bank Himbara, yakni BRI, BNI, BTN, dan Mandiri.
Diutamakan bagi buruh/pekerja sektor tertentu
Lebih lanjut, Menaker Ida menyatakan bahwa BSU tahun ini diutamakan untuk pekerja/buruh
yang bekerja pada sektor tertentu, seperti:
Sektor industri barang konsumsi
Sektor transportasi
Sektor aneka industri
Sektor properti dan real estat
Sektor perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan
Untuk mereka yang berstatus pegawai honorer (PPNPN) di kementerian/lembaga serta pekerja
BUMN dapat menerima BSU tahun 2021 selama memenuhi persyaratan.
Selanjutnya, apabila perusahaan tidak membayar iuran BPJS selama tiga bulan, apakah pekerja
masih bisa mendapatkan BSU?
Terkait hal itu, dalam aturan disebutkan, pekerja tetap mendapatkan BSU sepanjang perusahaan
tidak menonaktifkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Karena itu, peserta diminta untuk mengecek kembali ke perusahaan apakah sudah diusulkan ke
BPJS Ketenagakerjaan setempat.
Pekerja yang belum dapat BSU tahun 2020
Pekerja/buruh pada tahun 2020 belum mendapatkan BSU sepanjang sesuai dengan kriteria BSU
tahun 2021 (seperti besarnya gaji, sektor usaha, dan wilayah), akan mendapatkan BSU tahun
2021.
204