Page 216 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 AGUSTUS 2021
P. 216
Sebagai kewajiban konstitusi, negara wajib melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia
baik yang di dalam negeri atau sedang bekerja di luar negeri.
Mufida menyebut ada beberapa laporan yang ia dapat ada PMI yang mendapat akses vaksin dari
perusahaannya tetapi ada juga yang harus membayar mandiri.
"Sementara di Malaysia khususnya bagi PMI Nonprosedural (ilegal-red) ada ketakutan mengikuti
vaksinasi karena status mereka, padahal negara Malaysia sudah memfasilitasi. Untuk persoalan
ini KBRI seharusnya bisa lebih aktif memfasilitasi vaksinasi masyarakat Indonesia," kata Mufida
dalam keterangannya, Sabtu (7/8/2021).
Mufida yakin demi mencapai kekebalan kelompok di sebuah negara, semua yang tinggal di
daerah tersebut akan mendapatkan hak vaksin.
Sebagaimana di Indonesia, WNA juga boleh mendapatkan vaksin sesuai peraturan yang
dikeluarkan Kementerian Kesehatan.
"Sebab itu KBRI perlu menyisir teman-teman PMI yang masih kesulitan mendapatkan akses
vaksin di negara tujuan. Soal keselamatan didahulukan bagi warga negara Indonesia," ujarnya.
Mufida menyebut KBRI atau KJRI bisa bekerjasama dengan lembaga atau NGO guna membantu
pendataan, distribusi dan proses vaksinasi.
"Sebab, ada beberapa daerah yang blank spot yang mungkin tidak tercover oleh layanan dari
KBRI atau KJRI," ucap Mufida.
Ia mengatakan proses vaksinasi bagi PMI di negara tujuan juga penting agar saat kembali ke
Tanah Air sudah lengkap mendapatkan vaksinasi di tengah kekhawatiran soal stok vaksin di
Indonesia.
PMI yang sudah mendapatkan vaksin lengkap saat pulang ke Indonesia berarti turut membantu
menciptakan proses kekebalan kelompok tanpa harus mengambil jatah vaksinasi nasional yang
terus berjalan.
"Sudah ada persyaratan juga untuk kembali ke Indonesia harus mendapatkan vaksinasi.
Sehingga ini juga harus menjadi tugas KBRI memastikan WNI khususnya teman-teman PMI
mendapatkan akses vaksin yang memadai," ujarnya.
Meski begitu Mufida mengingatkan agar diantisipasi sindikat sertifikat vaksin palsu guna
mengakali syarat perjalanan pulang di Indonesia.
Sebab yang dibutuhkan adalah kondisi PMI yang sudah divaksin sehingga dari kacamata
kesehatan akan sangat membantu dalam proses Indonesia keluar dari krisis pandemi.
215
