Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 AGUSTUS 2021
P. 220
Kurniasih mengingatkan, sebagai kewajiban konstitusi, negara wajib melindungi segenap
tumpah darah bangsa Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun sedang bekerja di luar
negeri.
"Sebab itu KBRI perlu menyisir teman-teman PMI yang masih kesulitan mendapatkan akses
vaksin di negara tujuan. Soal keselamatan didahulukan bagi warga negara Indonesia," kata
Kurniasih dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/8/2021).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu meyakini, demi demi mencapai kekebalan kelompok di
sebuah negara, semua yang tinggal di daerah tersebut akan mendapatkan hak vaksin.
Namun, ia mengaku mendapat laporan bahwa ada PMI yang harus membayar mandiri untuk
memperoleh vaksinasi meski ada juga yang mendapat akses vaksinasi dari perusahaannya.
"Sementara di Malaysia khususnya bagi PMI Nonprosedural (ilegal) ada ketakutan mengikuti
vaksinasi karena status mereka, padahal negara Malaysia sudah memfasilitasi. Untuk persoalan
ini KBRI seharusnya bisa lebih aktif memfasilitasi vaksinasi masyarakat Indonesia," kata
Kurniasih.
Ia menambahkan, proses vaksinasi bagi PMI di negara tujuan juga penting agar ketika mereka
kembali ke Indonesia sudah tidak perlu khawatir untuk mendapatkan vaksinasi.
Selain itu, PMI yang mendapatkan vaksinasi di luar negeri juga turut membantu menciptakan
proses kekebalan kelompok tanpa mengambil jatah vaksinasi nasional yang terus berjalan.
"Sudah ada persyaratan juga untuk kembali ke Indonesia harus mendapatkan vaksinasi.
Sehingga ini juga harus menjadi tugas KBRI memastikan WNI khususnya teman-teman PMI
mendapatkan akses vaksin yang memadai," ujar dia.
219
